MANADO, LensaUtara.id – Walikota Manado Andrei Angouw memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan Bidang Pertanahan dan Sosialisasi Manado Hub di Aula Serbaguna Kantor Walikota Manado. Rapat Kordinasi ini diikuti Asisten I Pemerintah Kota Manado Heri Saptono, Kepala BPN Kota Manado serta seluruh Camat dan Lurah se Kota Manado, Selasa (30/08).
Dalam sambutan dan arahannya Walikota menyampaikan, pertemuan sore ini adalah tindak lanjut dengan pertemuan dengan BPN sebelumnya. Walikota meminta nantinya ada tanya jawab ketika ada materi yang akan disampaikan oleh Pihak BPN.
Mengenai Pertanahan di Kota Manado bagi Walikota banyak kasus soal masalah pertanahan yang harus disikapi. Walikota mewanti-wanti bahwa jangan sampai kita dimanfaatkan orang lain atau pihak lain sehubungan dengan maslah pertanahan.
“Jadi semua masalah tanah harus kita sikapi supaya kita semua satu bahasa baik pemerintah kota bersama BPN,” kata Walikota.
Walikota menjelaskan pula soal Manado Hub yakni sistem pendataan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Manado dalam kaitan dengan pelaksanaan beberapa program di lapangan yang melibatkan kerja-kerja Camat, Lurah dan Ketua-Ketua Lingkungan.
Walikota menyinggung soal sampah khususnya proses pengangkutan sampah di Kota Manado, khususnya yang ada dikelurahan dan Kecamatan yang ada di Kota Manado. Bagi Walikota bahwa jangan sampai sampah-sampah ini terlalu lama di tempat penampungan sementara.
Walikota juga menyampaikan soal update PBB terutama soal perumahan dan lain sebagainya supaya tertib administrasi. Soal Penerangan Jalan Umum (PJU) ikut disentil Walikota agar menjadi perhatian untuk dilihat dil apangan apakah masih menyala atau tidak. Ini menjadi tanggungjawab setiap ketua lingkungan supaya perbaikan di lapangan nantinya menjadi perhatian Perkim Kota Manado.
Hal lain yang diungkap Walikota adalah data kematian atau orang yang meninggal agar menjadi catatan data setiap ketua lingkungan. Demikian juga soal data kelahiran yang harus di update oleh ketua lingkungan. Setelah kelahiran terdata, nantinya akan diverifikasi untuk data imunisasi.
“Semua ini bagian dari pelayanan kita kepada masyarakat. Sehingga jika ketua lingkungan tidak melaksanakan tugasnya maka hak Lurah untuk memberi Surat Perintah (SP). Jangan sampai ada ketua lingkungan rasa lurah dan selajutnya SP dari Camat kepada Lurah jika hal demikian tidak bisa dilaksanakan,” tegas Walikota.
Walikota berharap agar tugas-tugas ini bisa dilaksanakan secara tegas tapi tidak arogan.
Selesai arahan Walikota, acara dilanjutkan dengan Pemaparan dari Kepala BPN yang dimoderatori oleh Asisten I Heri Saptono. Acara semakin menarik sebab diberikan kesempatan bertanya setelah Kepala BPN menyampaikan materinya yang menekankan pada Dasar Hukum dan aturan-aturan sehubungan dengan masalah Pertanahan.
Walikota sendiri merupakan orang pertama yang bertanya kepada Kepala BPN dan selanjutnya diikuti beberapa Camat dan Lurah yang bertanya soal pendaftaran tanah, register, soal setifikat dan lain-lain.
