Profesionalitas dan Integritas ASN Se-Sulut Harus Naik Kelas

MANADO, Lensautara.id – Untuk meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Sulawesi Utara, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggelar Forum Kepegawaian bertajuk Profesionalitas ASN Mendukung Zona Integritas, di Hotel Luwansa Manado, Kamis (30/6).

Dalam sambutan mewakili Gubernur Sulut, Pejabat Sekretaris Pemprov Sulut Praseno Hadi mengatakan, profesional itu berarti berkerja sesuai aturan dan kompetensinya bagus.

“Kompeten berarti selalu memperbaharui kemampuannya,” sebutnya.

Hadi mengatakan, profesionalitas juga harus sesuai dengan kode etik. Melanggar kode etik itu berarti tidak profesional. Hal ini yang menurutnya harus menjadi perhatian setiap pemda kabupaten/kota untuk ditingkatkan, serta disinergikan.

“Harus saling bertukar ilmu dan jika ada yang sudah baik, kita jadikan contoh. Gunakan metode ATM, ambil, tiru dan modifikasi, untuk diterapkan ke depan agar ASN Sulut naik kelas,” tandasnya.

Hadi optimis di tahun ini, seluruh pemda se Sulut akan dapat meningkatkan indeks profesionalitas ASN, sesuai dengan harapan dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey

Terkait zona integritas, semua pemda harus menerapkannya di semua instansi. Karena di instansi pusat, hal ini sudah diterapkan sebagai indikator pembayaran tukin (tunjangan kinerja, red).

“Mungkin secara instansi, sudah ada yang masuk zona integritas. Harusnya semua Pemda sudah segera masuk. Ini yang harus kita sama-sama wujudkan,” sebut Hadi.

Sebelumnya, dalam laporan kegiatan, Kepala BKD Sulut Clay Dondokambey menyampaikan, forum ini digagas untuk meningkatkan kualitas SDM dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, didukung oleh sinergitas setiap ASN.

“Disadari karena pemprov Sulut tidak dapat mewujudkan sendiri, maka dukungan setiap kabupaten/kota sangat diperlukan. Berdasarkan itulah forum ini digagas,” tandasnya.

Forum sehari tersebut mengundang dan dihadiri jajaran pejabat Sekda serta Inspektur dari kabupaten/kota se Sulut, jajaran instansi terkait lainnya, juga narasumber yang berkompeten, di antaranya dari Badan Kepegawaian Nasional.(and)