Indonesia Diambang Resesi?

Petra Reneyvo
Petra Reneyvo
5 menit Membaca
Ilustrasi Euro dan US Dollar.(Foto: ist.)
Oleh: Joseph Tendean SE, MM, CIERM (Pengamat Ekonomi)

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengingatkan kita agar mewaspadai krisis global yang terjadi di depan mata. Seperti kita ketahui krisis global belakangan ini merupakan dampak dari pandemi covid-19.

Saat covid merebak dimana pengangguran naik sampai 15%, pemerintah Amerika meningkatkan pemberian stimulus baik kepada masyarakat berupa subsidi (semacam bansos di Indonesia), maupun dunia usaha khususnya UMKM yang dikenal sebagai Rencana Penyelamatan Amerika (American Rescue Plan). Untuk keluarga, Rencana Penyelamatan Amerika menawarkan bantuan langsung dalam bentuk Pembayaran Dampak Ekonomi hingga $1.400 per orang, langsung diberikan uang tunai ke kantong puluhan juta orang Amerika.

Bagi pengusaha, American Rescue Plan memberikan bantuan dalam bentuk tambahan $7 miliar untuk pinjaman Program Perlindungan Gaji yang “dapat dimaafkan”. Puluhan miliar bantuan untuk industri yang paling terpukul seperti maskapai penerbangan, dan kredit pajak penting yang memberi penghargaan kepada bisnis karena menjaga karyawan tetap pada gaji sambil menawarkan cuti berbayar untuk merawat orang-orang terkasih yang sakit atau menerima vaksin.

Terakhir, untuk pemerintah negara bagian dan lokal, American Rescue Plan menyediakan $350 miliar untuk mendukung kebutuhan mendesak dan meletakkan dasar untuk pemulihan jangka panjang. Di samping itu, program yang ditargetkan untuk mendukung investasi penting dalam proyek modal yang diperlukan untuk masa depan. Program Penyelamatan Amerika ini tentu ada biayanya. Program sebesar USD 1,9 triliun atau sekitar 28.500 triliiun rupiah telah memicu inflasi yang semakin tinggi. Saat itu bank sentral, the Fed, dikabarkan akan segera melakukan tapering off. Tapering off adalah pengurangan stimulus moneter yang dikeluarkan bank sentral saat perekonomian sedang terancam dan membutuhkan banyak suntikan dana likuiditas.

Dampak dari tapering off pernah dirasakan Indonesia di tahun 2013, dimana investor asing menarik dananya dari Indonesia dan menaruh dananya di Amerika yang dianggap lebih menarik karena suku bunga meningkat. Saat itu kurs Rupiah anjlok dari 9.000-an mendekati 12.000-an.

Di awal tahun 2022 terjadi perang Rusia-Ukraina, ini juga membuat harga harga komoditi naik tinggi termasuk harga energy dan pangan seperti gandum yang membuat inflasi di Amerika tidak terkendali.

Jalan satu satunya the Fed harus seagresif mungkin menaikkan tingkat bunga. Dampaknya seperti tadi di atas investor menarik dananya dan menginvestasikannya di Amerika. Kita telah melihat bagaimana IHSG dalam 3 minggu ini sudah nyungsep di bawah 7000.

Kenaikan suku bunga oleh perekonomian sebesar Amerika mau tidak mau akan diikuti oleh negara negara lain termasuk Indonesia untuk menghindari kejatuhan mata uangnya. Turki adalah contoh negara yang tidak mau menaikkan suku bunganya dan yang terjadi Inflasi di Turki sampai dengan Juni 2022 adalah 79%. Bukannya menaikkan suku bunga, Presiden Erdogan malah memerintahkan Bank Sentral untuk memangkas suku bunga.

Gubernur Bank Sentral yang tidak mau mengikuti perintahnya kemudian dipecat. Dampak dari semua itu mata uang Turki Lira turun 44% tahun lalu terhadap USD. Sedangkan sampai Juni tahun ini sudah terdepresiasi 23%.

Pertanyaannya, bagaimana dampak kebijakan penanggulangan inflasi di Amerika terhadap Indonesia? Walaupun menurut survey Bloomberg Indonesia berada di urutan ke 14 dari 15 negara yang berpotensi jatuh ke dalam jurang resesi.

Kami menduga kemungkinan besar Bank Indonesia akan dengan terpaksa menaikkan tingkat bunga, walaupun kemudian akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya sangat mungkin pemutusan hubungan kerja. Tetapi ini adalah pilihan prioritas mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Menurut kami pemerintahan yang pro rakyat seharusnya tidak tega melihat rakyat menderita karena inflasi.

Selain kenaikan suku bunga, pemerintah perlu menjaga ketersediaan barang-barang, terutama barang pokok. Jangan lagi minyak goreng hilang dari pasaran atau pun harganya terlalu tinggi. Jangan ada lagi penimbunan barang barang oleh segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat.

Intinya pengawasan terhadap supply chain (rantai pasok). Kalaupun ini sudah dilakukan kemudian harga barang masih naik, maka pemerintah perlu melakukan operasi pasar lewat Bulog, dll. Sehingga harga harga akan terkendali.

Yang perlu diawasi adalah juga cuaca. Sebentar lagi akan memasuki musim hujan, jangan sampai gagal panen menambah kisruh keadaan. Kami mengapresiasi pemerintah yang sudah memperketat pembelian Pertalite, karena jika tidak beban anggaran pemerintah akan semakin berat. Untuk itu harus terus dilakukan pengawasan agar Pertalite dan bahan bakar bersubsidi lainnya tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak. Kita pasti bisa!(*)

Tinggalkan ulasan

Liputan Khusus

Berita, Update, Preview Pertandingan

selama Piala Dunia 2022 Qatar hanya di LensaUtara.id

adbanner