Suasana rapat bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Panitia Pembentukan Kota Langowan (P2KL).(Foto: ist.)
Manado, LensaUtara.id – Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Langowan kini menjadi topik bahasan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Panitia Pembentukan Kota Langowan (P2KL) mengadakan rapat bersama pada Selasa 20 Mei 2025, tepat di Hari Kebangkitan Nasional.
Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay didampingi Asisten 1 Denny Mangala membahas berbagai masalah bagaimana mewujudkan Kota Langowan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
Dalam rapat yang penuh keakraban tersebut Pemprov Sulut memberikan kesempatan kepada Panitia Pembentukan Kota Langowan menyampaikan histori dan aspirasi perjuangan Pembentukan Kota Langowan. Diawali dengan prakata dari Ir. Sherpa Manembu kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Ketua P2KL Jeffry Pay.
Menurut Jefry Pay perjuangan Pembentukan Kota Langowan sudah berjalan 25 tahun, mulai dari pemekaran desa dan kecamatan. Selanjutnya berproses dari Pemkab Minahasa, Pemprov Sulut, sampai ke Pemerintah Pusat. Dan Kota Langowan kini sudah mempunyai Amanat Presiden dan Rancangan Undang-Undang dan tinggal menanti disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang.
Oleh karena itu P2KL sebagai representasi masyarakat Langowan meminta dan berharap Pemprov Sulut untuk terus mendukung perjuangan Langowan menjadi kota otonom. “Kami berterima kasih kepada Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay bersama jajaran Pemprov Sulut yang telah menyatakan dukungan selama ini. Namun berharap Pemprov dapat menerima aspirasi masyarakat Langowan yang terdiri dari empat kecamatan (Langowan Utara, Langowan Timur, Langowan Selatan dan Langowan Barat, serta satu kecamatan persiapan (Langowan Pusat) untuk bisa terwujud menjadi kota otonom,” ujar Jeffry.
Jeffry Pay juga mengusulkan agar tidak terjadi gesekan kepentingan, Pemprov Sulut dapat memikirkan untuk membentuk dan mengusulkan Kabupaten baru yaitu Minahasa Timur, yang terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kakas, Kakas Barat, Remboken, Eris, Lembean dan Kombi. “Kakas bisa menjadi ibukota Minahasa Timur. Ini solusi terbaik,” ujarnya lagi.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Victor Mailangkay dan Asisten 1 Denny Mangala memaparkan berbagai kebijakan terkait proses-proses pemekaran. Pemprov Sulut berharap dalam proses pemekaran ini tidak menimbulkan kegaduhan. “Kita cari solusi dan kompromi yang terbaik,” ujarnya, seraya menambahkan Pemprov Sulut juga membuka kesempatan untuk bisa melanjutkan dialog.
