Tomohon, LensaUtara.id--Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk, S.H. dan Wakil Wali Kota Tomohon Sendy G. A. Rumajar, S.E., M.I.Kom. menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
Wali Kota Tomohon membuka FGD ini yang dilaksanakan di Hotel Wise Tomohon, Kamis 12 November 2026.
Sebagai Narasumber, Wali Kota Tomohon, Wakil Wali Kota Tomohon, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., Perancang Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulut Kevin Karwur, S.H., dan Kepala Seksi Intelejen Kejari Tomohon Martin Harefa, S.H.
Wali Kota Tomohon dalam kesempatan itu mengatakan,
FGD ini merupakan tahapan penting untuk membangun kesamaan pemahaman, menghimpun masukan, serta menyempurnakan substansi rancangan peraturan agar dapat menjadi landasan yang jelas dan dapat dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
Pemerintahan yang baik bukan hanya tentang bagaimana pemerintah menjalankan kewenangannya, menyusun program, dan menggunakan anggaran, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat serta memastikan masyarakat terlibat dalam proses pembangunan.
Dalam konteks tersebut, lembaga kemasyarakatan kelurahan memiliki peran yang sangat strategis. lkk merupakan wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota ini harus kita pandang sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan kelurahan sekaligus membangun fondasi partisipasi masyarakat yang lebih baik.
"Saya ingin menegaskan bahwa peraturan yang kita susun nantinya jangan hanya baik dari sisi rumusan hukum, tetapi juga harus dapat dilaksanakan, menjawab kebutuhan nyata di lapangan, dan memberikan kepastian bagi pemerintah maupun masyarakat. Karena itu, FGD ini harus menjadi forum diskusi yang substantif. Saya berharap seluruh narasumber dan peserta dapat memberikan pandangan, masukan, serta pertimbangan secara terbuka dan konstruktif, baik dari aspek hukum, tata kelola pemerintahan, maupun praktik pelaksanaan tugas lembaga kemasyarakatan kelurahan di kelurahan," tegasnya.
Wali Kota menyampaikan 4 hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama.
Pertama, kepastian hukum dan kejelasan tata kelola. rancangan peraturan wali kota harus memberikan pedoman yang jelas mengenai kedudukan, tugas, fungsi, persyaratan, mekanisme pembentukan, dan hubungan kerja masing-masing lkk. substansinya harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Kedua, penguatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan. kita tidak cukup hanya membentuk lembaga dan menetapkan pengurus. mereka harus mendapatkan pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas agar mampu memahami tugas serta melaksanakan fungsinya secara efektif.
Ketiga, sinergi dan koordinasi. lembaga kemasyarakatan kelurahan harus menjadi mitra pemerintah yang mampu menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah. karena itu, hubungan kerja antara pengurus lkk, lurah, camat, dan perangkat daerah terkait perlu diatur secara jelas agar koordinasi berjalan efektif.
Keempat, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. kita perlu memastikan bahwa pelaksanaan tugas lembaga kemasyarakatan kelurahan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. evaluasi harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memastikan bahwa keberadaan lembaga kemasyarakatan kelurahan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hadir dalam kegiatan ini Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tomohon Drs. O. D. S. Mandagi, M.A.P., Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tomohon Nyoman Nirmala, S.H., M.H., dan Para peserta dari utusan kelurahan dan tokoh masyarakat. (Redaksi LU)
Redaksi lensautara
Tim redaksi LensaUtara.id
