Pemkot Tomohon menggelar Rapat evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), optimalisasi layanan pengaduan masyarakat berbasis digital, serta perkembangan inisiatif ekonomi lokal melalui Koperasi Merah Putih. (ist)
TOMOHON, LensaUtara.id–Rapat evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), optimalisasi layanan pengaduan masyarakat berbasis digital, serta perkembangan inisiatif ekonomi lokal melalui Koperasi Merah Putih, digelar Pemerintah Kota Tomohon di Ruang Rapat TUP Sekretariat Daerah pada Rabu (18/06/2025).
Rapat ini dipimpin langsung Walikota Tomohon Caroll J. A. Senduk, SH, didampingi Wakil Walikota Sendy G. A. Rumajar, SE, M.I.Kom, dan dihadiri Sekretaris Daerah Edwin Roring, SE, ME, para asisten, kepala perangkat daerah, serta pimpinan BUMD se-Kota Tomohon.
Walikota Caroll menegaskan pentingnya capaian program strategis masing-masing perangkat daerah hingga triwulan kedua tahun 2025. Setiap pelaksanaan program harus fokus pada hasil nyata (outcome) yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Seluruh program harus berjalan optimal sesuai target yang telah ditetapkan.
“Kami ingin memastikan bahwa dampaknya nyata dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam evaluasi tersebut juga dibahas perkembangan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat. Namun hingga kini, proses legalisasi koperasi tersebut masih belum tuntas, di antaranya karena masih terdapat tiga kelurahan yang belum menyelesaikan syarat administrasi.
“Segera carikan solusi terbaik. Koordinasikan dengan pihak notaris maupun dinas teknis terkait agar koperasi ini bisa segera beroperasi resmi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandas Walikota.
Sementara itu, Wakil Walikota Sendy Rumajar menambahkan, evaluasi juga mencakup keberlanjutan layanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Corong Suara Rakyat (CSR).
Layanan ini diintegrasikan dengan platform WhatsApp untuk memudahkan warga menyampaikan aduan, aspirasi, atau laporan secara cepat.
“Kami minta setiap OPD wajib menindaklanjuti setiap aduan yang masuk. Ini adalah bagian dari transformasi layanan publik yang akuntabel dan berbasis digital,” tegasnya.
Senada juga disampaikan Sekda Edwin Roring, yang menyoroti perlunya percepatan dalam serapan anggaran oleh seluruh perangkat daerah.
Ia menegaskan pentingnya pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan dilakukan secara bertahap, bukan menumpuk di akhir tahun.
“SKPD harus lebih proaktif. Realisasi anggaran harus dirancang secara progresif agar tidak ada keterlambatan pelaksanaan program,” ujar Roring.
