TOMOHON, LensaUtara.id – Pemerintah Kota Tomohon menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,80–6,25 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 4,80–5,00 persen, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka ke level 6,56–7,30 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat menjadi 80,75–80,88 poin, seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
“Seluruh target ini akan didukung melalui pengelolaan APBD yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., dalam kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan ini dilaksanakan di Anugerah Hall Tomohon pada Senin (06/07/2026).
Sekda Kota Tomohon Edwin Roring, yang mewakili Wali Kota Tomohon dalam kesempatan tersebut, membacakan sambutan Wali Kota yang menegaskan bahwa konsultasi publik merupakan tahapan krusial dalam penyusunan APBD.
Forum ini tidak hanya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga berfungsi sebagai wadah komunikasi untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memperkuat kolaborasi antar-pemangku kepentingan demi terwujudnya anggaran yang partisipatif dan tepat sasaran.
Penyusunan KUA-PPAS 2027 diarahkan untuk mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun depan, yaitu “Percepatan Transformasi Pembangunan Inklusif melalui Penguatan SDM, Ekonomi Daerah, dan Ketahanan Lingkungan.”
Untuk merealisasikan tema tersebut, Pemkot Tomohon menetapkan delapan prioritas pembangunan:
1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai budaya, demokrasi, dan karakter kebangsaan.
2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas infrastruktur, ketahanan bencana, perubahan iklim, serta pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pengembangan pariwisata yang maju dan berkelanjutan.
5. Peningkatan produktivitas, daya saing daerah, produk unggulan, dan investasi.
6. Pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja, dan perlindungan sosial inklusif.
7. Optimalisasi pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah, dan reformasi birokrasi.
8. Pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
Target Makro Ambisius namun Terukur
Sekda Roring juga memaparkan target makro pembangunan Tahun 2027 yang menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan anggaran. Pemkot Tomohon menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,80–6,25 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 4,80–5,00 persen, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka ke level 6,56–7,30 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat menjadi 80,75–80,88 poin, seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
“Seluruh target ini akan didukung melalui pengelolaan APBD yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Sekda.
Wali Kota Tomohon melalui sambutannya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi mewujudkan kota yang maju dan berdaya saing. Ia juga menekankan pentingnya mempertahankan prestasi tata kelola keuangan, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang telah berhasil dipertahankan selama 13 tahun berturut-turut.
Kegiatan konsultasi publik ini turut dihadiri Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Danny Liuw, S.Kom., M.M., Kepala Bapelitbangda Jaqueline Mangulu, S.P., M.Si., jajaran perangkat daerah, serta perwakilan masyarakat dan stakeholder terkait. (Redaksi LU)
Redaksi lensautara.id
Tim redaksi LensaUtara.id




