Tata Kelola Buruk dan Menurunnya Kepercayaan Publik: Risiko Sistemik bagi Ekonomi Indonesia di Tengah Pertumbuhan yang Tetap Terjaga

(Foto: ist.)

Oleh: Denny Tewu

Perekonomian Indonesia pada tahun 2026 menunjukkan paradoks yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi tetap berada pada kisaran 5,4–5,6 persen, didukung oleh konsumsi domestik, investasi, serta stabilitas sektor keuangan. Pemerintah dan otoritas ekonomi juga menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional masih relatif kuat.br>Namun di sisi lain, berbagai indikator menunjukkan menurunnya tingkat kepercayaan investor dan sebagian masyarakat terhadap arah kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch Ratings telah menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif dengan alasan melemahnya prediktabilitas kebijakan, kekhawatiran terhadap tata kelola, sentralisasi pengambilan keputusan, dan berkurangnya independensi lembaga ekonomi strategis.

Kondisi ini mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup. Keberlanjutan pertumbuhan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola (governance), transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.br>Ketika Pertumbuhan Tidak Sejalan dengan Kepercayaan Dalam teori ekonomi kelembagaan (institutional economics), Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting.

Apabila masyarakat dan investor mulai meragukan:br>• Konsistensi kebijakanbr>• Independensi regulatorbr>• Transparansi pengelolaan anggaranbr>• Akuntabilitas program strategis nasionalbr>• Kepastian hukumbr>maka risiko ekonomi akan meningkat meskipun angka pertumbuhan masih terlihat baik. Fenomena ini sering disebut sebagai Governance Risk Gap, yaitu kesenjangan antara kinerja ekonomi jangka pendek dengan kualitas tata kelola jangka panjang. Dampak yang dapat muncul antara lain:br>Risiko Investasibr>Investor cenderung menahan ekspansi atau menerapkan risk premium yang lebih tinggi.br>Risiko Fiskalbr>Biaya utang pemerintah dapat meningkat akibat persepsi risiko yang lebih tinggi.br>Risiko Pasar Keuanganbr>Pelemahan nilai tukar dan volatilitas pasar modal.br>Risiko Sosialbr>Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat yang dapat berkembang menjadi tekanan politik dan sosial.br>Risiko Reputasi Negarabr>Turunnya posisi Indonesia dalam indeks daya saing dan tata kelola global.br>Analisis Risiko Menggunakan ISO 31000

1. Establishing Contextbr>Tujuan Nasionalbr>• Pertumbuhan ekonomi berkelanjutanbr>• Stabilitas fiskal dan moneterbr>• Peningkatan investasibr>• Kesejahteraan masyarakatbr>Faktor Internalbr>• Tata kelola pemerintahanbr>• Koordinasi antar lembagabr>• Kualitas birokrasibr>• Pengawasan program strategisbr>Faktor Eksternalbr>• Konflik geopolitik globalbr>• Perang dagangbr>• Fluktuasi harga energibr>• Perubahan iklim
2. Risk Identificationbr>Risiko Strategisbr>• Menurunnya kepercayaan publikbr>• Menurunnya kredibilitas kebijakan ekonomibr>Risiko Tata Kelolabr>• Sentralisasi pengambilan keputusanbr>• Lemahnya checks and balancesbr>Risiko Reputasibr>• Penurunan rating internasionalbr>• Penurunan kepercayaan investorbr>Risiko Operasionalbr>• Keterlambatan implementasi programbr>• Inefisiensi birokrasibr>Risiko Kepatuhanbr>• Ketidaksesuaian dengan prinsip good governance
3. Risk Analysisbr>Risiko Kemungkinan Dampak Level Risikobr>Turunnya kepercayaan investor Tinggi Tinggi Ekstrembr>Penurunan rating negara Sedang Tinggi Tinggibr>Konflik sosial akibat ketidakpercayaan Sedang Tinggi Tinggibr>Volatilitas pasar keuangan Tinggi Sedang Tinggibr>Ketidakefisienan program pemerintah Tinggi Sedang Tinggi
4. Risk Evaluationbr>Prioritas utama:
5. Kepercayaan publik
6. Kredibilitas kebijakan
7. Independensi lembaga ekonomi
8. Transparansi anggaran
9. Akuntabilitas program strategisbr>Analisis dengan Kerangka COSO ERM

Jika ISO 31000 menekankan proses manajemen risiko, COSO ERM lebih menekankan integrasi risiko ke dalam tata organisasi.br>Governance & Culture. Masalah yang muncul:br>• Persepsi sentralisasi kekuasaanbr>• Lemahnya independensi institusibr>Mitigasi:br>• Penguatan fungsi pengawasan DPRbr>• Penguatan peran BPK, BPKP dan APIPbr>• Transparansi pengambilan keputusanbr>Strategy & Objective Settingbr>Masalah:br>Target pertumbuhan tinggi berpotensi mendorong pengambilan risiko berlebihan.br>Mitigasi:br>• Menetapkan Risk Appetite Nasionalbr>• Menyeimbangkan pertumbuhan dan stabilitasbr>Performancebr>Masalah:br>Program strategis sering diukur dari output, bukan outcome.br>Mitigasi:br>• KPI berbasis manfaat publicbr>• Dashboard nasional berbasis data real-timebr>Review & Revisionbr>Masalah:br>Evaluasi kebijakan belum cukup adaptif.br>Mitigasi:br>• Independent policy reviewbr>• Early Warning System nasionalbr>Information, Communication & Reportingbr>Masalah:br>Kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat.br>Mitigasi:br>• Open Government Databr>• Public Risk Reportingbr>• Forum dialog publik berkalabr>Matriks Mitigasi Risiko ISO 31000 dan COSObr>Risiko Mitigasi ISO 31000 Mitigasi COSObr>Turunnya kepercayaan publik Monitoring persepsi publik Transparansi dan komunikasibr>Ketidakpastian kebijakan Risk assessment berkala Governance oversightbr>Penurunan investasi Risk treatment investasi Strategy alignmentbr>Risiko reputasi Stakeholder engagement Public accountabilitybr>Risiko fiskal Fiscal risk register Board-level monitoringbr>Rekomendasi Strategis Nasional Jangka Pendek

1. Meningkatkan transparansi kebijakan ekonomi.
2. Memperkuat komunikasi publik berbasis data.
3. Menjaga independensi lembaga ekonomi dan keuangan.
4. Publikasi berkala atas risiko program strategis nasional.br>Jangka Menengah
5. Membangun National Risk Management Framework berbasis ISO 31000.
6. Mengintegrasikan COSO ERM dalam seluruh kementerian dan BUMN.
7. Membangun Government Risk Dashboard Nasional.
8. Memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah.br>Jangka Panjang
9. Membangun budaya integritas nasional.
10. Reformasi tata kelola berbasis digital governance.
11. Penguatan merit system birokrasi.
12. Menjadikan governance sebagai indikator utama pembangunan nasional.

Kesimpulanbr>Indonesia saat ini menghadapi situasi di mana pertumbuhan ekonomi masih relatif kuat, tetapi kepercayaan publik dan investor menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Sejarah banyak negara menunjukkan bahwa krisis ekonomi besar sering kali bukan diawali oleh lemahnya pertumbuhan, melainkan oleh melemahnya kepercayaan terhadap institusi dan tata kelola.br>Melalui penerapan kerangka ISO 31000 yang berfokus pada manajemen risiko serta COSO ERM yang menekankan tata kelola dan pengambilan keputusan strategis, pemerintah dapat membangun sistem mitigasi risiko yang lebih komprehensif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga berkelanjutan, kredibel, dan dipercaya oleh masyarakat maupun investor. (*)