Sekdakot Tomohon Edwin Rorinh hadir dalam Kegiatan Kepatuhan Masyarakat Dalam Proses Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (Ist)
TOMOHON, LensaUtara.id – Sekdakot Tomohon Edwin Roring mewakili Walikota Tomohon Caroll Senduk menegaskan, pentingnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Proses Perizinan dan Non Perizinan.
Hal itu ia tegaskan dalam Kegiatan Kepatuhan Masyarakat Dalam Proses Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di lantai 3 Mall Pelayanan Publik Kota Tomohon, Kamis (11/12/2025).
Berkaitan dengan itu, ia mengajak kepada seluruh pelaku usaha agar mematuhi seluruh aturan yang ada. Karena perizinan itukan merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usaha.
Edwin Roring menambahkan, di Kota Tomohon sendiri ada 598 pelaku usaha yang telah memperoleh izin terhitung sejak bulan Januari hingga November tahun 2025 ini.
“Kita tetap imbau kepada yang belum punya izin, tentunya kami memberikan dukungan fasilitas dan sosialisasi agar mereka memiliki kepatuhan dalam rangka mengurus perizinan sebagai pelaku usaha,” tuturnya.
Menurut Roring, kepatuhan masyarakat dalam proses perizinan dan non-perizinan merujuk pada ketaatan individu, pelaku usaha, dan badan hukum terhadap seluruh prosedur, persyaratan, dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memperoleh legalitas atas kegiatan yang mereka lakukan.br>Kepatuhan ini penting untuk menciptakan keteraturan, kepastian hukum, dan pembangunan berkelanjutan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tomohon, Anneke G. Maindoka dalam laporannya mengungkapkan, dasar pelaksanaan Kegiatan Kepatuhan Masyarakat Dalam Proses Perizinan dan Non Perizinan yakni melaluibr>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang – Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha di Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Dijelaskan Anneke Maindoka, tujuan kegiatan ini yakni untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perizinan berusaha dan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan masyarakat yang memerlukan izin. Mendukung implementasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) agar masyarakat lebih mudah dan tertib dalam pengurusan izin.br>Membangun budaya kepatuhan dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kegiatan usaha atau kegiatan sosial kemasyarakatan.
