Langkah Preventif Tekan Korupsi di Tomohon, Digelar Sosialisasi Anti Korupsi yang Dibuka Wawali

• Perencanaan 76,60%
• Penganggaran 66,21%
• Pengelolaan Barang Milik Daerah 71,31%
• Optimalisasi Pajak Daerah 74,95%,
• Pengadaan Barang dan Jasa 74,92% 6 . Manajemen ASN 95,88%br>7 . Pelayanan Publik 75,35%br>8 . Pengawasan APIP 84,60%

Sementara itu, berdasarkan penilaian dari BPKP, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Kota Tomohon untuk tahun 2024 berada pada Level 2 dengan skor 2,680.

“Pemerintah Kota Tomohon menargetkan peningkatan ke Level 3 pada tahun 2025,” tegasnya.

Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas adalah tanggung jawab kita bersama.

“Kami mengajak seluruh unsur Pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif untuk bekerja sama dan bersinergi dalam membangun Pemerintahan yang bebas dari korupsi demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Tomohon,” harapnya.

“Mari kita jadikan integritas sebagai budaya kerja dan pondasi utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya,” ajak Wawali Sendy.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK-RI Dotty Rahmatiasih mengatakan, dalam upaya mewujudkan Indonesia Sejahtera dan Bahagia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaegaskan, pentingnya tata kelola Pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta bebas dari praktik korupsi.

“Peningkatan kesadaran dan kapasitas para anggota DPRD menjadi kunci dalam mencegah dan memitigasi risiko korupsi, khususnya di era penuh ketidakpastian seperti saat ini Era VUCA (situasi dimana dunia bisnis dan lingkungan kerja mengalami perubahan yang cepat, tidak pasti, kompleks, dan ambigu),” urainya.

Istilah VUCA sendiri merupakan singkatan dari Volatility (Volatilitas), Uncertainty (Ketidakpastian), Complexity (Kompleksitas), dan Ambiguity (Ambiguitas).

“KPK mengingatkan bahwa DPRD memiliki peran strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” bebernya.

“Berbagai risiko korupsi dapat muncul, seperti benturan kepentingan dalam regulasi, penyalahgunaan dana publik, fee proyek, hingga gratifikasi dan suap dalam pengesahan kebijakan maupun pengelolaan aspirasi masyarakat,” pungkas Rahmatiasih.

Sosialisasi ini dihadiri Ketua DPRD Kota Tomohon Ferdinand Mono Turang SSos, Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon Donald Pondaag bersama para anggota DPRD Kota Tomohon, jajaran Pemerintah Kota Tomohon, para Camat dan Lurah se- Kota Tomohon. (Redaksi LU)