Polda Sulut Gelar Rakor Penanganan TPPO Bersama Instansi Terkait

Redaksi LensaUtara
Redaksi LensaUtara
2 menit Membaca
Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto saat membuka Rakor penanganan TPPO.(Foto: ist.)

Manado, LensaUtara.id – Polda Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat koordinasi (Rakor) penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bersama sejumlah instansi terkait, di Manado, Senin.

Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto mengatakan kegiatan ini diikuti Pemerintah Provinsi Sulut, Kanwil Kemenkumham Sulut, Imigrasi, BP2MI, beberapa pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di pelabuhan dan bandara, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, PPPA serta instansi terkait lainnya.

“Saya membuka pelaksanaan rakor terkait atensi yang sudah diinstruksikan Mabes Polri termasuk juga perintah dari Bapak Presiden RI tentang masalah human trafficking atau TPPO,” kata Kapolda usai membuka kegiatan, di Mapolda Sulut.

Kapolda mengatakan berharap melalui Rakor ini, seluruh instansi terkait bisa memiliki persepsi yang sama bahwa, TPPO adalah tindak pidana yang harus menjadi perhatian bersama.

“Bahwa human trafficking atau TPPO itu adalah suatu bentuk tindak pidana yang harus menjadi perhatian kita bersama, tidak sektoral, tidak segmented. Artinya, tidak hanya kemudian ini urusan Polda Sulut saja, semuanya memberikan kontribusi, sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” kata Kapolda.

Sehingga, lanjut Kapolda, permasalahan-permasalahan TPPO yang terjadi di wilayah Sulut yang anggapannya Sulut jangan sampai dijadikan ‘batu loncatan’, misalkan dari kabupaten ke provinsi, kemudian loncat lagi ke provinsi yang lain dan baru ke luar negeri.

“Jangan sampai masyarakat mudah terpengaruh dan kemudian mereka berangkat atau bekerja di luar provinsi ini, kemudian proses pekerjaannya juga tidak sesuai dengan aturan,” kata Kapolda.

Menurutnya, hal-hal seperti itulah yang harus dihindari, dalam artian semua fungsi harus dilakukan, yang pertama adalah fungsi pencegahan.

“Siapa saja yang memiliki kewenangan itu silahkan melakukan pencegahan, memberikan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat sampai dengan proses penegakan hukum bahkan jikalau memungkinkan sampai kepada proses pemulangan, manakala kemudian orang-orang tersebut dianggap sebagai korban human trafficking,” katanya.

Dia mengatakan meminta kepada Direktur Reskrimum Polda Sulut agar mengadakan evaluasi dan rapat koordinasi lanjutan.

“Mungkin secara bergiliran. Hari ini rakor di Polda, berikutnya mungkin dilakukan di Pemprov, imigrasi, dan lainnya. Yang penting semuanya mindset-nya sama dalam penanganan TPPO,” kata Kapolda.

Bagikan Artikel ini
Tinggalkan ulasan

Liputan Khusus

Berita, Update, Preview Pertandingan

selama Piala Dunia 2022 Qatar hanya di LensaUtara.id

adbanner