KAWANGKOAN, LensaUtara.id – Pada 17 Agustus 1945 atau 77 tahun lalu, Ir. Soekarno didampingi Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian Indonesia terbebas dari jajahan Belanda selama 350 tahun dan Jepang 3,5 tahun.
Berkaitan dengan kemerdekaan itu, Ketua Badan Pimpinan Sidang (BPS) KGPM Sentrum Kawangkoan Pnt. Tenni Assa mengungkapkan, 12 tahun sebelum Kemerdekaan RI diproklamirkan, di bagian Utara Indonesia Timur tepatnya di Sulawesi Utara muncul gerakan orang Kristen yang memperjuangkan kemerdekaan beribadah dengan mendirikan gereja yang dipimpin oleh orang Pribumi atau bangsa Indonesia.
Karena ternyata Indische Kerk (Gereja Negara) yang ada ketika itu tidak dengan sungguh menerapkan kemerdekaan di dalam Kristus. Masih terjadi diskriminasi, orang pribumi tidak bisa menjadi pemimpin jemaat.
“Bahkan negara (Belanda) sangat mengintervensi kebebasan beribadah. Karena itu pada 29 Oktober 1933 di Desa Wakan Minahasa (sekarang Minahasa Selatan) B. W. Lapian memproklamasikan berdirinya KGPM setelah jemaat Wakan secara tegas menyatakan keluar dari Indische Kerk dan menjadi jemaat pertama KGPM,” jelas Tenni Assa yang juga seorang jurnalis.
Proklamasi KGPM ini, tambahnya, merupakan puncak dari perjuangan panjang karena sejak 1931 sudah muncul gerakan untuk keluar dari Gereja Negara. Gerakan ini yang membuat Residen Belanda Ds De Vreede membentuk Komisi 12 atau Komisi Reorganisasi untuk memperjuangkan berdirinya gereja otonom.
Maka ditunjuklah GSSJ Ratulangi, dr. Tumbelaka dan Mr. A. A. Maramis yang adalah anggota Volksraad (Dewan Rakyat sekarang DPR) di Batavia Jakarta untuk memperjuangkan aspirasi ini. Pada Agustus 1933 Pangkal Setia kemudian mengundang Majelis Gereja Manado dan sejumlah tokoh lainnya untuk mengadakan pertemuan di Kuranga Tomohon dan sepakat membentuk Panitia Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) dengan Ketua Jaksa J. Jakobus dan Sekretaris B. W. Lapian.
Dan pada 11 Maret 1933 di gedung Societeit Harmoni (sekarang Bank BNI 46) bertemulah 75 orang tokoh gereja termasuk Panitia KGPM dengan Sam Ratulangi dan sepakat memutuskan 1. Gereja harus dipisahkan dari negara 2. Mendirikan gereja otonom. Dan atas usul Sam Ratulangi pada 21 April 1933 diadakanlah Kongres Rakyat yang dilaksanakan di gedung Gemente Bioskop (sekarang kompleks Plaza). Pertemuan ini dihadiri organisasi keagamaan, sosial dan organisasi politik.
Mereka kemudian memberikan dukungan pembentukan KGPM. Kesepamatan ini denhan tegas ditolak oleh Belanda bahkan memberikan ancaman kepada organisasi sosial maupun organisasi politik yang memberikan dukungan. Hanya Pangkal Setia yang dengan tegas menyatakan KGPM berada dibawah binaan Pangkal Setia. Proses perjuangan inilah membuat KGPM disebut Gereja Perjuangan dan Gereja Merah Putih.
