KEKUASAAN secara teoritis merupakan arena para politisi untuk memperjuangkan dan merumuskan kebijakan publik dalam institusi politik. Kebijakan publik mana yang akan dipilih akan sangat tergantung pada kepiawaian dan lobi.
Kewajiban politisi memperjuangkan kebijakan publik karena harus memenuhi janji-janji politik saat berkampanye sebelum terpilih pada pemilu. Dalam konteks ini tugas politisi sesungguhnya sangatlah mulia. Itulah sebabnya mereka ini sering disebut sebagai wakilnya Tuhan. Karena tugas mereka akan sangat menentukan kemuliaan manusia dapat terwujud yaitu masyarkat adil, makmur dan sejahtera.
Namun pada kenyataannya praktik-praktik politik yang diperankan para politisi di arena kekuasaan, masih menyimpang jauh dari tujuan kekuasaan yang sesungguhnya.
Terdapat tiga motivasi yang kerap mendorong para politisi untuk merebut kekuasaan itu.
Pertama. Merebut kekuasaan bermotif status atau kasta sosial. Menurut teori Maslow bahwa kebutuhan tertinggi seseorang adalah pengakuan dan penghormatan dari orang lain. Orang yang sedang berkuasa, cenderung akan lebih di hormati dan di hargai. Semakin tinggi jabatan, maka semakin besar pula kekuasaanya. Semakin besar kekuasaan maka penghormatan atas dirinya akan semakin besar pula. Jika ada orang tanpa jabatan yang hadir dalam pesta nikah atau dalam kegiatan seremonial lainnya, lalu karena keadaan tertentu dia datang terlambat maka akan ada dua kondis yang bisa terjadi. Bisa dia pulang karena tidak kebagian kursi, atau tetap bertahan tapi diminta panita untuk duduk dibagian paling belakang atau di luar gedung.
Kondisi seperti ini akan berbeda jauh jika yang mengalami itu adalah seseorang yang sedang memegang jabatan. Meski datang telat, ia tetap akan disambut secara terhormat, disediakan kursi VIP dibagian paling depan dan diberi penghormatan memberikan ucapan atau sambutan.
Kedua. Merebut kekuasaan bermotif ekonomi. Tidak dapat dipungkiri babwa tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat masih banyak didominasi para elit yang sedang berkuasa. Kebijakan negara lebih berpihak pada kemakmuran para elit ketimbang kemakmuran untuk rakyat. Sekali-kali kita bisa membuka dokumen penganggaran publik.
Lihat betapa timpangnya persentase anggaran untuk publik dan anggaran kebutuhan para elit. Itu baru yang sifatnya resmi. Dugaan persekongkolan dengan pihak lain dalam perumusan kebijakan baik anggaran, proyek maupun penempatan pejabat makin memperbanyak pundi-pundi pendapatan. Sebagian tercium KPK, namun tidak bagi yang lihai dan licin.
