(Foto: ist.)
Oleh: Denny Tewu
Perekonomian Indonesia pada tahun 2026 menunjukkan paradoks yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi tetap berada pada kisaran 5,4–5,6 persen, didukung oleh konsumsi domestik, investasi, serta stabilitas sektor keuangan. Pemerintah dan otoritas ekonomi juga menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional masih relatif kuat.
Namun di sisi lain, berbagai indikator menunjukkan menurunnya tingkat kepercayaan investor dan sebagian masyarakat terhadap arah kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch Ratings telah menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif dengan alasan melemahnya prediktabilitas kebijakan, kekhawatiran terhadap tata kelola, sentralisasi pengambilan keputusan, dan berkurangnya independensi lembaga ekonomi strategis.
Kondisi ini mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup. Keberlanjutan pertumbuhan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola (governance), transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.
Ketika Pertumbuhan Tidak Sejalan dengan Kepercayaan Dalam teori ekonomi kelembagaan (institutional economics), Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting.
Apabila masyarakat dan investor mulai meragukan:
• Konsistensi kebijakan
• Independensi regulator
• Transparansi pengelolaan anggaran
• Akuntabilitas program strategis nasional
• Kepastian hukum
maka risiko ekonomi akan meningkat meskipun angka pertumbuhan masih terlihat baik. Fenomena ini sering disebut sebagai Governance Risk Gap, yaitu kesenjangan antara kinerja ekonomi jangka pendek dengan kualitas tata kelola jangka panjang. Dampak yang dapat muncul antara lain:
Risiko Investasi
Investor cenderung menahan ekspansi atau menerapkan risk premium yang lebih tinggi.
Risiko Fiskal
Biaya utang pemerintah dapat meningkat akibat persepsi risiko yang lebih tinggi.
Risiko Pasar Keuangan
Pelemahan nilai tukar dan volatilitas pasar modal.
Risiko Sosial
Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat yang dapat berkembang menjadi tekanan politik dan sosial.
Risiko Reputasi Negara
Turunnya posisi Indonesia dalam indeks daya saing dan tata kelola global.
Analisis Risiko Menggunakan ISO 31000
- Establishing Context
Tujuan Nasional
• Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
• Stabilitas fiskal dan moneter
• Peningkatan investasi
• Kesejahteraan masyarakat
Faktor Internal
• Tata kelola pemerintahan
• Koordinasi antar lembaga
• Kualitas birokrasi
• Pengawasan program strategis
Faktor Eksternal
• Konflik geopolitik global
• Perang dagang
• Fluktuasi harga energi
• Perubahan iklim - Risk Identification
Risiko Strategis
• Menurunnya kepercayaan publik
• Menurunnya kredibilitas kebijakan ekonomi
Risiko Tata Kelola
• Sentralisasi pengambilan keputusan
• Lemahnya checks and balances
Risiko Reputasi
• Penurunan rating internasional
• Penurunan kepercayaan investor
Risiko Operasional
• Keterlambatan implementasi program
• Inefisiensi birokrasi
Risiko Kepatuhan
• Ketidaksesuaian dengan prinsip good governance - Risk Analysis
Risiko Kemungkinan Dampak Level Risiko
Turunnya kepercayaan investor Tinggi Tinggi Ekstrem
Penurunan rating negara Sedang Tinggi Tinggi
Konflik sosial akibat ketidakpercayaan Sedang Tinggi Tinggi
Volatilitas pasar keuangan Tinggi Sedang Tinggi
Ketidakefisienan program pemerintah Tinggi Sedang Tinggi - Risk Evaluation
Prioritas utama: - Kepercayaan publik
- Kredibilitas kebijakan
- Independensi lembaga ekonomi
- Transparansi anggaran
- Akuntabilitas program strategis
Analisis dengan Kerangka COSO ERM
Jika ISO 31000 menekankan proses manajemen risiko, COSO ERM lebih menekankan integrasi risiko ke dalam tata organisasi.
Governance & Culture. Masalah yang muncul:
• Persepsi sentralisasi kekuasaan
• Lemahnya independensi institusi
Mitigasi:
• Penguatan fungsi pengawasan DPR
• Penguatan peran BPK, BPKP dan APIP
• Transparansi pengambilan keputusan
Strategy & Objective Setting
Masalah:
Target pertumbuhan tinggi berpotensi mendorong pengambilan risiko berlebihan.
Mitigasi:
• Menetapkan Risk Appetite Nasional
• Menyeimbangkan pertumbuhan dan stabilitas
Performance
Masalah:
Program strategis sering diukur dari output, bukan outcome.
Mitigasi:
• KPI berbasis manfaat public
• Dashboard nasional berbasis data real-time
Review & Revision
Masalah:
Evaluasi kebijakan belum cukup adaptif.
Mitigasi:
• Independent policy review
• Early Warning System nasional
Information, Communication & Reporting
Masalah:
Kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat.
Mitigasi:
• Open Government Data
• Public Risk Reporting
• Forum dialog publik berkala
Matriks Mitigasi Risiko ISO 31000 dan COSO
Risiko Mitigasi ISO 31000 Mitigasi COSO
Turunnya kepercayaan publik Monitoring persepsi publik Transparansi dan komunikasi
Ketidakpastian kebijakan Risk assessment berkala Governance oversight
Penurunan investasi Risk treatment investasi Strategy alignment
Risiko reputasi Stakeholder engagement Public accountability
Risiko fiskal Fiscal risk register Board-level monitoring
Rekomendasi Strategis Nasional Jangka Pendek
- Meningkatkan transparansi kebijakan ekonomi.
- Memperkuat komunikasi publik berbasis data.
- Menjaga independensi lembaga ekonomi dan keuangan.
- Publikasi berkala atas risiko program strategis nasional.
Jangka Menengah - Membangun National Risk Management Framework berbasis ISO 31000.
- Mengintegrasikan COSO ERM dalam seluruh kementerian dan BUMN.
- Membangun Government Risk Dashboard Nasional.
- Memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah.
Jangka Panjang - Membangun budaya integritas nasional.
- Reformasi tata kelola berbasis digital governance.
- Penguatan merit system birokrasi.
- Menjadikan governance sebagai indikator utama pembangunan nasional.
Kesimpulan
Indonesia saat ini menghadapi situasi di mana pertumbuhan ekonomi masih relatif kuat, tetapi kepercayaan publik dan investor menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Sejarah banyak negara menunjukkan bahwa krisis ekonomi besar sering kali bukan diawali oleh lemahnya pertumbuhan, melainkan oleh melemahnya kepercayaan terhadap institusi dan tata kelola.
Melalui penerapan kerangka ISO 31000 yang berfokus pada manajemen risiko serta COSO ERM yang menekankan tata kelola dan pengambilan keputusan strategis, pemerintah dapat membangun sistem mitigasi risiko yang lebih komprehensif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga berkelanjutan, kredibel, dan dipercaya oleh masyarakat maupun investor. (*)
