Manado, Lensa Utara – Dalam membangun persamaan dan pemahaman, Inspektorat Jendral Kementrian Hukum dan Ham (Itjen Kemenkumham) melaksanakan Evaluasi dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, pada Senin (20/02).
Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan secara virtual dan diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham. Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara turut mengikuti kegiatan tersebut.
Bertempat di aula Kantor Wilayah Kepala Kantor Wilayah, Ronald Lumbuun beserta Kepala Divisi Administrasi, John Batara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rudy Pakpahan serta tim kerja Pembangunan ZI Kanwil mengikuti kegiatan sosialisasi yang dibuka langsung oleh Inspektur Jenderal, Razilu.
Razilu mengatakan, saat ini Reformasi Birokrasi telah memasuki tahap akhir dari rangkaian periode Reformasi Birokrasi yang telah dimulai sejak Tahun 2010, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010, tentang Grand Desain Reformasi. Birokrasi 2010-2025, yang memiliki tujuan untuk “Mewujudkan World Class Government”, yakni Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima”.
“Zona Integritas sendiri pada hakikatnya merupakan miniatur dari penerapan reformasi birokrasi. Tujuannya untuk mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Razilu.
Secara rinci, penjelasan terkait petunjuk teknis tata cara pelaksanaan serta kalender kerja evaluasi dan pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2022.
