Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2025 digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika, Lantai 6 Gedung Merah Putih KPK-RI, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Wakil Walikota Tomohon Sendy Rumajar ikut menghadirinya. (ist.)
Jakarta, LensaUtara.id – Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2025 digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika, Lantai 6 Gedung Merah Putih KPK-RI, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Wakil Walikota Tomohon, Sendy G.A. Rumajar, SE, M.I.Kom, ikut menghadiri kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan itu Wakil Walikota memaparkan sejumlah permasalahan yang dihadapi Pemkot Tomohon terkait risiko korupsi di daerah, antara lain, lemahnya sistem pengawasan internal akibat keterbatasan kapasitas dan independensi inspektorat.
Sendy Rumajar menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang telah menggagas pertemuan ini sebagai langkah strategis memperkuat koordinasi pemberantasan korupsi di daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.
“Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya kita dapat hadir di tempat ini. Pemerintah Kota Tomohon mengapresiasi KPK yang telah menginisiasi pertemuan ini,” ujar Rumajar.
Ia jugacmenambahkan sejumlah permasalahan, seperti tingginya penggunaan diskresi tanpa akuntabilitas, minimnya kontrol publik, serta potensi korupsi dalam pengadaan barang/jasa.
Kendala pengawasan oleh APIP karena keterbatasan SDM dan kompetensi.
Rendahnya pemahaman ASN mengenai antikorupsi, minimnya partisipasi masyarakat, serta media lokal yang belum sepenuhnya independen.
Rumajar juga mengemukakan harapan agar KPK dapat membantu pemerintah daerah dalam, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang lebih baik.
Mengidentifikasi serta mengatasi potensi masalah korupsi, sekaligus memperkuat pengawasan internal.
Membangun transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Meningkatkan kapasitas aparatur agar profesional, berintegritas, dan kompeten.
Ia berharap rapat koordinasi ini semakin meningkatkan kebersamaan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan KPK dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, para bupati/wali kota se-Sulut, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur daerah, serta kepala BPKPD/BPKAD se-Provinsi Sulawesi Utara. (Redaksi LU)
