Jakarta, LensaUtara.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mewajibkan seluruh dokter praktek mandiri untuk melakukan akreditasi melalui platform SatuSehat guna membenahi data dokter di Indonesia.
“Saya maunya self register, self reporting, gak dikirimin asesor, yang penting teregister,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalamdengar pendapat publik RUU Kesehatan yang diikuti dari YouTube Kemenkes di Jakarta, Ahad.
Menurut Menkes Budi Gunadi, ketentuan akreditasi mandiri adalah solusi dalam menyeragamkan pendataan jumlah dokter. Sebab laporan yang diterima pihaknya dari sejumlah organisasi profesi, hingga pemerintah daerah (pemda) memiliki data yang berbeda.
Tahapan registrasi dokter praktek mandiri dilakukan secara langsung oleh dokter praktek, berbasis teknologi informasi. Dokter diminta untuk mengakses Aplikasi SatuSehat dan mengisi kolom keterangan berisi identitas dokter, aktivitas, hingga jenis penyakit yang dideteksi.
“Saya janji tidak lebih dari selembar atau dua lembar, sebulan sekali. Dia harus masukin sendiri, kalau tidak akan saya tegur,” ujar Menkes Budi Gunadi.
Menkes juga memastikan proses akreditasi dokter mandiri tidak memerlukan biaya. Bahkan jika pesertanya rajin mengisi data, Kemenkes akan memberikan sertifikat prestasi.
“Saya rasa data-data itu juga penting untuk pihak terkait. Saya akan buka data itu ke teman-teman di Ikatan Dokter Indonesia (IDI), supaya bisa dilihat, benar gak itu dokternya ghoib, dia prakteknya di alam fana,” kata Menkes Budi Gunadi.
Sebelumnya Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan Aplikasi SatuSehat menggunakan one account number dari data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai salah satu yang akan direkam dalam sistem kesehatan.
Menurut Dante, penyebab keberagaman data kesehatan di Indonesia utamanya dipicu penyusunan data bertingkat menggunakan beragam aplikasi dengan akurasi yang berbeda.
Dengan one account number (SatuSehat), lanjutnya, diproses dari entry number langsung ke pusat data nasional, sehingga bisa lihat kesamaan data, yang semula berjenjang dan ada potensi perubahan data, menjadi lebih seragam.
Ketua PB IDI Adib Khumaidi mendorong dilakukan penyelarasan data jumlah profesi dokter di Indonesia.
Hal itu dilatarbelakangi jumlah dokter dan dokter yang berbeda, salah satunya adalah spesialis versi IDI berkisar 204.492 orang, versi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 214.878 orang. Jumlah itu berbeda dengan laporan Kemenkes yang berjumlah 145.913 orang.
