Diduga ada Penyelewengan, Walandha Minta Walikota Manado Benahi Kinerja Bawahannya

Redaksi
Redaksi
3 menit Membaca
Legislator Partai Demokrat Lilly Walandha, pada saat Rapat Paripurna DPRD Manado.(Foto: LU-0200)

MANADO, LensaUtara.id – Sikap tegas dan berkarakter keras dilontarkan legislator Partai Demokrat Lilly Walandha, pada saat Rapat Paripurna DPRD Manado yang dihadiri oleh Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota dr. Richard Sualang di Gedung DPRD Sario, Rabu (24/08).

Wanita yang dikenal kritis ini menyampaikan uneg-uneg yang sudah sekian lama ia pendam.

Menurut Walandha, pihaknya sangat menyesal dengan sikap Kabag Keuangan di Sekretaris Dewan. Dimana mereka memesan tiket namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti.

“Dan ini sudah terjadi berulang ulang sejak periode 2014-2019 yang dilakukan oleh LM alias Onal,” ucapnya.

Bukan hanya itu saja, banyak juga terjadi pergeseran, kebijakan termasuk bendahara Onal yang sampai saat ini sudah tidak masuk kantor. “Namun tidak ada tindakan disipliner dari atasan, Kabag, Sekwan ataupun BKPSDM. Dan terkesan ini ada unsur pembiaran serta perlindungan kepada orang orang yang tidak melakukan tugas. Kabag Keuangan memesan tiket tapi sampai saat ini belum ditindaklanjuti,” koar Lilly.

Lebih jauh kata wanita yang menamatkan studi ekonominya di Universitas Klabat Airmadidi ini, bukan cuma itu saja, bendahara di tahun 2015-2017 banyak melakukan pemotongan SPPD bahkan tidak disetor ke kas daerah sehingga ada unsur penggelapan dan indikasi tindakan korupsi.

” Walikota harus benahi carut marut yang terjadi di Sekretariat Dewan,” pintahnya.

Dia pun secara tegas memohon untuk segera bendahara mempertanggungjawabkan. “Kalau perlu proses secara hukum. Saya secara pribadi meminta agar Walikota benahi carut marut yang terjadi di DPRD Manado,” tukasnya.

Srikandi yang dikenal vokal dan berani inipun menguraikan, secara pribadi kami memberikan apresiasi kepada sejumlah kepala SKPD yang sudah hadir baik Camat, Lurah , Ketua Lingkungan serta Dinas Pendidikan , PUPR dan Perkim. Namun yang disesali adalah Dinas Sosial yang tidak pernah hadir. “Dan saya pikir beliau sudah masuk Masa Persiapan Pensiun (MPP), sehingga tidak care (peduli) untuk hadir dalam pembahasan KUA-PPAS. Saya pertanyakan ketidakhadiran Kadis Sosial Sammy Kaawoan saat pembahasan. Telepon tidak pernah diangkat,” ungkap Walandha.

Legislator yang dikenal paling kritis menyikapi persoalan kemasyarakatan inipun menegaskan, ternyata Kadis Sosial belum pensiun. Mungkin terlalu banyak kasus di Kejaksaan, sehingga tidak fokus dalam melaksanakan pekerjaan.

” Kalau boleh Pak Walikota, ganti saja pa dia Pak. Sebab banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan BPJS yang so abis blangko tapi tidak ditindaklanjuti,” pungkas Lilly.

Tinggalkan ulasan

Liputan Khusus

Berita, Update, Preview Pertandingan

selama Piala Dunia 2022 Qatar hanya di LensaUtara.id

adbanner