BPK R.I Sulut Sambangi Walikota Manado, Bahas Manajemen Pengelolaan PAD

David Rumangkang
David Rumangkang
2 menit Membaca
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I Perwakilan Sulut, menyambangi Kantor Wali Kota Manado.(Foto: david)

Manado, Lensa Utara – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I Perwakilan Sulut, menyambangi Kantor Wali Kota Manado. Kedatangan Tim BPK R.I. Sulut ini dipimpin oleh Kepala BPK Arief Fadillah bersama tim berdialog dengan Wali Kota terkait pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota, Jumat (24/02).

Kedatangan Kepala BPK beserta rombongan, disambut Walikota Manado Andrei Angouw. Audiensi dari BPK ini, untuk menyampaikan beberapa hal, terkait dengan soal pemeriksaan keuangan yang sedang dilakukan kepada Pemerintah Kota Manado. Ikut disampaikan prosedur dan mekanisme pemeriksaan yang sedang dilakukan.

Dalam pembicaraan bersama BPK, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan terkait pemegang uang seperti bendahara-bendahara, soal UP, juga terkait dengan aset seperti tanah, kendaraan khususnya BPKB-nya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I Perwakilan Sulut, menyambangi Kantor Wali Kota Manado.(Foto: david)

Mengenai dukungan dokumen, Kepala BPK Sulut meminta agar admistrasi dalam pedestrian soal pemanfaatan tanah atau lahan, untuk segera dilengkapi demi dukungan dokumen.

BPK juga menyentil komposisi APBD Kota Manado khususnya soal realisasi PAD dan bagaimana pemanfaatannya. “Perlu strategi untuk manajemen pengelolaan keuangannya khususnya capaian PAD,” kata Kepala BPK Sulut.

Dalam pembicaraan bersama jajaran Pemerintah Kota Manado, ada sentilan oleh Kepala BPK mengenai komposisi APBD, terlebih khusus tentnag realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dijalakan Pemerintah Kota Manado.

“Perlu strategi untuk manajement pengelolaan keuangannya khususnya capaian PAD”, tutur Kepala BPK Sulut.

Soal Pajak, menurut BPK bahwa Pajak restoran tercapai tapi Pajak lainnya belum tercapai. Soal BLUD dan BUMD menurut BPK diidentifikasi supaya bisa diaudit oleh BPK.

BPK memberi usulan untuk E-Katalog Lokal soal penggunaan anggaran seperti mamin, ATK, pengadaan seragam dan pembelian barang untuk bisa teraudit. BPK harapkan agar hal ini bisa terindentifikasi soal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMD) lainnya.

Dalam pertemuan ini, turut dihadiri oleh Asisten I, II, III, Kepala Inspektorat, Kaban Keuangan Kota Manado juga pejabat teknis Inspektorat Kota Manado.

Bagikan Artikel ini
Tinggalkan ulasan

Liputan Khusus

Berita, Update, Preview Pertandingan

selama Piala Dunia 2022 Qatar hanya di LensaUtara.id

adbanner