Sitaro, LensaUtara.id – Bupati Kepulauan Sitaro, Evangelian Sasingen, beserta jajaran pemerintah daerahnya belum lama ini telah melakukan audiensi dengan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta.
Audiensi yang bertujuan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendapat respon positif bahkan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sitaro.
“Ini menjadi langkah awal yang penting dalam upaya Kepulauan Sitaro untuk meningkatkan PAD dengan memanfaatkan kekayaan intelektual dan potensi sektor perkebunan yang ada di daerah ini. Tentunya DPRD sangat mengapresiasi, meskipun sudah di penghujung masa jabatan namun bupati dan wakil bupati tetap komitmen dalam meningkatkan PAD,” tukas ketua DPRD Sitaro, Djon P Janis.
Perlu diketahui, salah satu langkah yang akan diambil dalam rangka meningkatkan PAD adalah dengan menarik retribusi dari sektor perkebunan, khususnya melalui pemberian stempel label Indikasi Geografis (IG) Pala Siau. Hal ini akan dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Indikasi Geografis Pala Siau (LPIG-Pala Siau).
Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Min Usihen SH MH, menyatakan komitmennya untuk merestrukturisasi LPIG-Pala Siau dan membuat regulasi yang lebih kuat. LPIG-Pala Siau akan ditingkatkan fungsinya sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan serta pemanfaatan kekayaan intelektual yang dimiliki daerah tersebut.
Bupati Evangelian Sasingen berharap bahwa upaya ini akan memberikan kontribusi positif dalam memaksimalkan kondisi ekonomi di Kepulauan Sitaro.
“Ini dapat menciptakan stabilitas ekonomi, dan mendorong pelaksanaan program pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar dia belum lama ini.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Sasingen didampingi oleh Ketua DPRD Sitaro, Djon Ponto Janis SH, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Rudi Hendra Pakpahan SH MHum, Kepala Bidang Hukum, Dr. Hendra Frangky Zachawerus SH MH, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Agus T Poputra SE MM MAAk, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Bagian Setda yang terkait.
