Manado, LensaUtara.id – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sulawesi Utara hingga September 2023 telah mencapai 67,81 persen.
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan Kanwil Sulut Ratih Hapsari Kusumawardani, di Manado, Senin, mengatakan dari sisi belanja APBN, telah terealisasi sebesar 67,81 persen dari pagu, terkontraksi 1,02 persen dengan nilai sebesar Rp15,18 triliun.
Dia mengatakan dana transfer ke daerah, belanja pegawai dan belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Belanja barang telah terealisasikan 59,93 persen dari total pagu.
Sedangkan untuk realisasi belanja modal telah terealisasikan 48,59 persen.
Sampai dengan akhir September 2023 ini, berdasarkan pelaksanaan APBN di Sulut tercatat defisit sebesar Rp11,42 triliun.
Dia menjelaskan pendapatan negara di Sulut secara umum tercatat mengalami kontraksi 2,42 persen secara yoy. Total pendapatan sudah terealisasi adalah Rp3,761 triliun atau 74,22 persen dari target.
Penerimaan dalam negeri utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp2,71 triliun (70,24 persen).
Pajak dalam negeri menjadi komponen utama penerimaan perpajakan dengan realisasi Rp2,68 persen.
Pertumbuhan negatif 2,17 persen pajak dalam negeri utamanya disebabkan tingginya penerimaan sampai dengan SM I 2022 sehubungan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada tahun 2022 oleh DJP.
Komponen PNBP ditopang oleh pendapatan BLU yang sudah terealisasikan Rp716,08 miliar yakni 72,36 persen dari target dan pendapatan PNBP lainnya sebesar Rp329,04 miliar.
Dari sisi belanja, belanja pemerintah pusat mencatatkan peningkatan serapan, tercatat sudah terealisasikan Rp5,93 triliun (62,55 persen). Capaian ini terkontraksi 1,02 persen secara yoy terhadap tingkat realisasi pada periode yang sama pada TA 2022.
