MANADO, LensaUtara.id – Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KPU Sulut melaksanakan Rapat Evaluasi Pengelolaan JDIH Semester I Tahun 2022, Rabu (20/07/2022) di Aula Kantor KPU Sulut.
Rapat digelar dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum semester I tahun 2024, serta untuk merencanakan kegiatan pengelolaan di semester berikutnya.
Rapat evaluasi dibuka oleh Ketua Tim Pembina JDIH KPU Sulut Meidy Tinangon didampingi Anggota Tim Pembina JDIH KPU Sulut Lanny Ointu. Dalam sambutannya, Tinangon mengapresiasi kinerja Tim Teknis JDIH di semester pertama ini.
Menurutnya kinerja Tim Teknis dalam melakukan tugas pengelolaan laman JDIH maupun akun medsos telah sejalan dengan pedoman teknis yang ditetapkan KPU RI dan kebijakan program yang dirumuskan Tim Pembina.
Selanjutnya, Pemimpin Redaksi Tim Teknis JDIH KPU Sulut Carles Worotitjan memaparkan evaluasi capaian kinerja JDIH KPU Sulut selama semester pertama di Tahun 2022 di hadapan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh selaku Ketua Tim Pembina, dan Tim Pembina lainnya serta anggota Tim Teknis.
Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh yang juga Ketua Tim Pembina JDIH KPU Sulut memberikan apresiasi untuk capaian kinerja JDIH di semester pertama.
“Saya berharap pengelolaan JDIH terus berproses dan mengalami peningkatan setiap bulan di semester kedua tahun 2022,” tutur Mewoh sambil berharap agar supayaatkan koordinasi internal sebagai bagian dari manajemen pengelolaan JDIH.
Sementara itu, Komisioner KPU Sulut yang juga Anggota Tim Pembina JDIH KPU Sulut Yessy Momongan menyampaikan bahwa keberadaan JDIH sangat penting, karenanya perlu semakin ditingkatkan koordinasi dan kinerjanya.
“Di tahapan pharap agar laman JDIH yang spesifik untuk informasi hukum, tetap terhubung dengan laman KPU Sulut yang sifatnya memuat informasi yang lebih umum, sehingga meningkatkan kunjungan ke laman KPU Sulut www.sulut.kpu.go.id.
Di bagian akhir rapat, diputuskan program Semester II JDIH KPU Sulut dengan beberapa inovasi seperti pemanfaatan platform medsos Tik Tok sebagai media penyebarluasan informasi hukum. (jef)
