Jakarta, LensaUtara.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengunjungi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) dan memastikan progres pembangunannya berjalan dengan baik.
“Progres pembangunan (IKN Nusantara) berjalan baik dan luar biasa. Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN (aparatur sipil negara), TNI, Polri tahap awal pada 2024 nanti,” kata Anas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Sabtu.
Pada peninjauan tersebut, Anas juga mendorong percepatan terbentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) di IKN Nusantara. Pembentukan MPP ini, kata dia, perlu dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik pada masyarakat.
“Kementerian PAN RB terus mendorong dan siap membantu agar pelayanan publik mudah, cepat, dan efisien dengan pengitegrasian layanan publik melalui MPP. Kami berharap secepatnya MPP dapat hadir khususnya MPP Digital di IKN,” ujar Anas.
Anas menyebutkan, pengintegrasian layanan melalui digitalisasi merupakan salah satu fokus Presiden Joko Widodo dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Nanti IKN menjadi contoh bagaimana semua layanan terdigitalisasi,” ujar Anas.
Seperti rencana, ucap Anas, pemerintah di IKN akan membangun sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pula dukungan untuk sekolah dan fasilitas rumah sakit yang baik.
Anas menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan skema pemindahan ASN sebaik mungkin. Sebanyak 16.990 orang yang terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta serta TNI/Polri sebanyak 5.716 personel akan dipindahkan ke IKN Nusantara pada tahap pertama atau pada 2024.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan, progres pembangunan IKN telah mencapai 29,27 persen.
Adapun dalam proses terbentuknya IKN tersebut, terdapat empat tahap proses yang disebut dengan 4P, yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Penyelenggaraan pemerintahan tahun depan dan setelah berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara melalui Keppres. Kami hari ini sementara menggagas bagaimana pembagian wilayah untuk pemerintahan, termasuk kami lagi menggagas untuk memperkuat peran otorita,” tutur Thomas.
Sementara itu, terkait Terkait percepatan MPP di IKN menurutnya masuk pada proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, penyelenggaraan MPP perlu dilakukan dan pemerintah harus siap untuk merespons semua kepentingan masyarakat terkait pelayanan publik.
“Saya sangat setuju (percepatan MPP) untuk pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan kalau bisa melebihi yang hari ini,” kata dia.
