Manado, LensaUtara.id – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengakselerasi penurunan stunting di daerah tersebut.
“Kami mengharapkan adanya pengawalan khusus dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk menuntaskan stunting di daerah tersebut,” ajak Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Diano Tino Tandaju di Manado, Jumat.
Diano mengatakan, menurunkan angka prevalensi stunting membutuhkan peran lintas sektor termasuk jajaran pemerintah kabupaten dan kota.
Dia berharap, target penurunan angka prevalensi stunting di provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa tersebut dapat menyentuh di bawah 14 persen pada tahun 2024 mendatang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Novly Wowiling mengatakan, program percepatan penurunan stunting sebagai program nasional terus dioptimalkan pemerintah daerah agar tepat sasaran.
“Bapak bupati berkomitmen harus menuntaskan stunting dan mempertegas bentuk bantuan dan data anak stunting dan keluarga berisiko stunting by name by address,” katanya.
Selain itu, dia berharap, perangkat daerah teknis seperti dinas kesehatan ikut membantu menekan angka penurunan stunting di daerah tersebut.
“Stunting ada dalam kemiskinan, karena itu kami tetap berupaya memantau perkembangan kondisi dan data stunting tersebut. pak bupati juga melakukan safari ke desa dan kecamatan serta memanfaatkan dana desa dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting,” kata Sekda Novly.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka prevalensi stunting Kabupaten Minahasa Utara sebesar 20,5 persen, atau sama dengan angka prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Utara.
