Manado, LensaUtara.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara dan Pemkot Bitung, Sulawesi Utara melakukan akselerasi penurunan angka stunting di daerah tersebut.
“BKKBN Sulut terus membangun sinergi dengan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota menekan angka kemiskinan hingga 14 persen di tahun 2024 mendatang,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Diano T Tandaju saat membuka acara ‘Penguatan Kemitraan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kampung KB’ di Bitung, Rabu.
Menurut dia yang didampingi Ketua Pokja Kependudukan, Ronny Sumilat mengatakan saat ini terdapat tiga isu penting dalam pengelolaan program ‘Bangga Kencana’ sehingga memerlukan akselerasi, partisipasi dan peran serta seluruh mitra kerja terutama di Kota Bitung.
Pertama, pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023′ yang digunakan untuk upaya percepatan penurunan stunting dan memperkuat sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Di Kota Bitung, akan dilaksanakan di 15 desa/kelurahan pada empat kecamatan dengan target sebanyak 18.608 kepala keluarga verifikasi menggunakan formulir dan smartphone.
Isu berikutnya adalah percepatan penurunan stunting karena berdasarkan survei status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 prevalensi stunting di Kota Bitung sebesar 23,5 persen atau naik sebesar 1,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara, hasil pengukuran melalui Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) jumlah balita pendek dan sangat pendek di Kota Bitung sebanyak 261 balita (3,21 persen) dari 8.137 balita yang ditimbang.
Isu ketiga adalah optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022, instruksi ini nantinya menjadi dasar dalam penyelenggaraan di setiap desa/kelurahan.
“Tujuan kampung keluarga berkwalitas ini adalah yang meningkatkan kualitas SDM, memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga. Sampai bulan Juni 2023, di Kota Bitung telah terbentuk 22 kampung KB dari 69 kelurahan,” ujarnya.
Pihaknya berharap di semester II tahun 2023 ini perlu dibentuk lagi 28 kampung KB baru agar dapat mencapai target sebanyak 50 Kampung KB.
“Selain pembentukan Kampung KB perlu adanya peningkatan konvergensi lintas sektor dan penguatan tata kelola di Kampung KB,” demikian Diano T Tandaju.
