Manado, LensaUtara.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memetakan potensi kerawanan yang akan terjadi pada Pemilu 2024 sebagai salah satu upaya untuk mencegah pelanggaran pada pesta demokrasi di provinsi itu.
“Pemetaan potensi kerawanan ini juga untuk melakukan proyeksi dan deteksi dini persoalan pemilu serta menjadi basis data dalam penyusunan program,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Sulut Ardiles Mewoh di Manado, Selasa.
Dia menyebutkan indeks kerawanan pemilu (IKP) Sulawesi Utara sebesar 87,49 atau peringkat kedua di bawah DKI Jakarta.
“Pilkada dan Pemilu edisi yang terakhir tahun 2020 dan 2019 berjalan lancar kondusif,” katanya.
Di tahun 2020 pilkada Sulawesi Utara tertinggi IKP-nya, namun semua pihak bekerja bersama melakukan intervensi dan program.
“Semua pihak termasuk pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, forum koordinasi pimpinan daerah bersama-sama bekerja keras melihat semua indikator yang ada dan kemudian kita intervensi dengan berbagai program akhirnya apa yang ditulis dalam IKP itu tidak terjadi,” ujarnya.
Pengukuran ini, kata dia, berdasarkan data pemilu sejak tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang diakumulasikan.
“Tentu kita berharap dengan pelaksanaan pemilu 2019 dan pilkada 2020 yang sudah kondusif, sudah lancar, ke depan indeks kerawanan pemilu 2024 bisa turun,” ujarnya.
Dia menyebutkan ada empat dimensi dalam IKP yaitu konteks sosial politik, kemudian konteks penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi masyarakat.
