(Foto: ist.)
Oleh: Denny Tewu
Indonesia saat ini menghadapi sebuah paradoks yang perlu dicermati secara serius. Di satu sisi, berbagai indikator ekonomi menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi nasional masih berada pada level yang cukup baik, inflasi terkendali, sektor perbankan tetap solid, dan berbagai program pembangunan strategis terus berjalan.
Namun di sisi lain, muncul gejala yang tidak boleh diabaikan: menurunnya kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan serta meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kualitas institusi dan konsistensi kebijakan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang menopangnya. Sejarah berbagai negara membuktikan bahwa krisis ekonomi sering kali tidak diawali oleh lemahnya pertumbuhan, melainkan oleh melemahnya kepercayaan terhadap institusi publik.
Kepercayaan merupakan aset yang tidak tercatat dalam neraca negara, tetapi sangat menentukan keberlanjutan pembangunan.
Investor Tidak Hanya Membeli Pertumbuhan, Mereka Membeli Kepercayaan
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil mempertahankan momentum pembangunan melalui berbagai program prioritas nasional, mulai dari hilirisasi industri, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun investor global tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Mereka juga mengamati bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana anggaran dikelola, dan bagaimana sistem pengawasan bekerja.
Ketika muncul persepsi bahwa tata kelola menjadi kurang transparan, pengawasan melemah, atau pengambilan keputusan terlalu terpusat, maka tingkat risiko investasi otomatis meningkat meskipun indikator ekonomi makro masih terlihat positif.
Dalam perspektif manajemen risiko, kondisi ini dikenal sebagai Governance Risk Gap, yaitu kesenjangan antara kinerja ekonomi jangka pendek dengan kualitas tata kelola jangka panjang.
Kasus Badan Gizi Nasional: Ketika Ambisi Besar Tidak Diimbangi Pengendalian yang Memadai
Salah satu contoh yang menjadi perhatian publik adalah kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).
Kasus ini penting dicermati karena BGN merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas generasi masa depan melalui program makan bergizi nasional.
Namun munculnya dugaan penyimpangan dalam pengadaan, pengelolaan kemitraan, dan penggunaan yayasan yang diduga tidak sesuai prinsip tata kelola menunjukkan bahwa program besar dengan anggaran besar juga membutuhkan sistem pengawasan yang besar.
Dalam kerangka COSO Enterprise Risk Management (ERM), kondisi ini mencerminkan kelemahan pada aspek Strategy and Objective Setting.
Target yang ambisius dan keinginan untuk bergerak cepat berpotensi mendorong organisasi mengambil risiko yang melampaui kapasitas pengendaliannya. Akibatnya, proses due diligence melemah, pengawasan tertinggal, dan risiko fraud berkembang tanpa terdeteksi sejak awal.
Fenomena ini sering disebut sebagai speed over governance, yaitu ketika kecepatan implementasi lebih diutamakan daripada kualitas tata kelola.
Kasus seperti ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengirimkan sinyal negatif kepada investor mengenai kualitas pengelolaan program strategis nasional.
Sentralisasi Kekuasaan dan Risiko Sistemik Tata Kelola Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar untuk mempercepat pembangunan dan mewujudkan berbagai target strategis nasional.
Dalam upaya tersebut, pemerintah mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat melalui berbagai mekanisme dan lembaga yang dirancang untuk mempercepat eksekusi kebijakan. Dari perspektif manajemen, langkah ini memiliki kelebihan karena mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat implementasi program.
Namun dari perspektif tata kelola, terdapat risiko yang harus diantisipasi. Semakin terpusat suatu proses pengambilan keputusan, semakin besar pula risiko berkurangnya checks and balances, menurunnya independensi pengawasan, serta meningkatnya kemungkinan kesalahan kebijakan yang berdampak luas.
Dalam kerangka COSO ERM, kondisi ini termasuk risiko pada dimensi Governance and Culture, yaitu risiko yang muncul ketika struktur tata kelola tidak lagi memiliki mekanisme koreksi yang memadai. Investor internasional pada umumnya lebih menyukai sistem yang transparan, akuntabel, dan dapat diprediksi dibandingkan sistem yang sangat cepat namun sulit diprediksi arah kebijakannya.
Pengawas Internal Tidak Bisa Bekerja Sendirian Ketika tata kelola menghadapi tekanan, pengawasan internal memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara objektif. APIP, Inspektorat, dan BPKP memiliki peran penting dalam memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah. Namun dalam praktik birokrasi, sering muncul fenomena yang dikenal sebagai budaya “ewuh pakewuh”, yaitu keengganan untuk mengoreksi atau mengkritik pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi. Karena itu penguatan tata kelola tidak cukup hanya mengandalkan pengawas internal. Indonesia membutuhkan lapisan pengawasan independen yang lebih kuat.
Pertama, proyek strategis nasional perlu diaudit secara investigatif oleh BPK sebelum memperoleh tambahan anggaran pada tahun berikutnya. Pendekatan ini akan memperkuat akuntabilitas sekaligus menjadi mekanisme mitigasi risiko yang efektif.
Kedua, KPK perlu dilibatkan sejak tahap desain kebijakan dan pembentukan lembaga baru. Pencegahan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar penindakan setelah korupsi terjadi.
Ketiga, media, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil harus dipandang sebagai mitra strategis dalam sistem pengawasan nasional. Transparansi data publik melalui Open Government Data dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas dan mengurangi moral hazard.
Mitigasi Risiko dengan ISO 31000 dan COSO ERM
Dari perspektif ISO 31000, kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai risiko strategis yang berpotensi berkembang menjadi risiko sistemik apabila tidak ditangani secara tepat.
Risiko utama yang perlu dimitigasi meliputi:
• Menurunnya kepercayaan publik.
• Menurunnya kepercayaan investor.
• Risiko reputasi nasional.
• Risiko fiskal akibat meningkatnya biaya utang.
• Risiko sosial akibat ketidakpuasan masyarakat.
• Risiko kebijakan akibat lemahnya mekanisme koreksi.
Sementara itu, COSO ERM memberikan penekanan bahwa tata kelola risiko harus terintegrasi dengan proses pengambilan keputusan strategis.
Artinya, setiap program prioritas nasional harus memiliki:
• Risk appetite yang jelas.
• Mekanisme pengawasan independen.
• Sistem pelaporan yang transparan.
• Evaluasi berkala berbasis outcome, bukan hanya output.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga kredibel dan berkelanjutan. Kepercayaan Adalah Modal Pembangunan yang Sesungguhnya Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukanlah bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Tantangan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan tersebut ditopang oleh tata kelola yang kuat, transparan, dan dipercaya publik.
Kasus-kasus penyimpangan dalam program strategis, persepsi sentralisasi kewenangan, serta melemahnya fungsi pengawasan harus dipandang sebagai sinyal peringatan dini, bukan sekadar peristiwa hukum biasa. Dalam perspektif manajemen risiko, ancaman terbesar bukanlah satu kasus korupsi atau satu kebijakan yang keliru. Ancaman terbesar adalah ketika masyarakat dan investor mulai meragukan kemampuan sistem untuk mengoreksi dirinya sendiri.
Karena itu, agenda reformasi tata kelola harus menjadi prioritas yang berjalan beriringan dengan agenda pertumbuhan ekonomi.
Sebab pada akhirnya, negara tidak hanya dibangun oleh investasi dan anggaran. Negara dibangun oleh kepercayaan. Dan ketika kepercayaan menurun, biaya yang harus dibayar jauh lebih mahal daripada sekadar angka pertumbuhan yang hilang.
