Di Rakor MBG dan TPID se-Sulut, Sendy Sebut Seluruh Penerima Manfaat di Tomohon Terlayani Maksimal

Wakil Wali Kota Tomohin ikut hadir dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten/Kota se-Sulut serta High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut. (Ist)

Tomohon, LensaUtara.id – Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara serta High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara digelar di Ruang Rapat C. J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jumat, 5 Desember 2025.

Wakil Wali Kota Tomohon Sendy G. A. Rumajar, SE., M.I.Kom ikut menghadiri kegiatan tersebut.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Victor Mailangkay yang memimpin rapat mengatakankan, Program MBG merupakan program strategis nasional. Sulawesi Utara mendapat perhatian khusus Pemerintah Pusat. Karena itu, percepatan dan ketepatan data menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya.

Wakil Gubernur menekankan tiga fokus utama percepatan, yaitu:
Pertama, Pemutakhiran dan kelengkapan data penerima manfaat baik di sekolah formal (PAUD, SD, SMP, SMA) maupun kelompok B3 (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita), serta data anak terlantar/fakir miskin.

Kedua, Kesiapan pelaksanaan dan operasionalisasi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Ketiga, Evaluasi intensif terhadap kinerja SPPG, baik SPPG aglomerasi maupun SPPG 3T.

Dalam konteks pengendalian inflasi, rapat membahas beberapa tantangan utama, antara lain:

Kenaikan harga komoditas rawan inflasi seperti cabai rawit dan bawang merah.

Ketergantungan masyarakat pada komoditas tertentu seperti daging babi (andil inflasi 4,42% jauh di atas rata-rata nasional).

Kenaikan harga angkutan udara akibat pelemahan rupiah dan meningkatnya permintaan yang turut mempengaruhi biaya logistik dan pariwisata.

Upaya yang telah dilakukan untuk menekan inflasi daerah, yakni: Gerakan pangan murah dan pasar murah, Kolaborasi lintas sektor dalam stabilisasi harga, Monitoring harga secara aktif di 15 kabupaten/kota, dan Penguatan distribusi dan produksi domestik.

Wakil Wali Kota Tomohon  Sendy Rumajar dalam kesempatan itu melaporkan perkembangan pelaksanaan Program MBG di Kota Tomohon.

Ia menyebutkan, tidak terdapat SPPG 3T di Kota Tomohon. SPPG yang sudah berjalan: 7 SPPG, dan melayani 19.112 siswa di 142 sekolah.

SPPG dalam proses: 3 SPPG.
Sedangkan siswa yang belum terlayani: 2.399 siswa.

Status SLHS (Sertifikat Layak Higienis Sekolah):

  • 2 SPPG sudah menerima sertifikat
  • 3 SPPG masih proses
  • 2 SPPG belum mengajukan

Data kelompok B3 di Kota Tomohon:

Balita: 4.209
Ibu hamil: 1.102
Ibu menyusui: 915
Total B3: 6.226
Data anak terlantar/yatim piatu: 326 anak

Pemerintah Kota Tomohon, tuturnya, terus mempercepat pemenuhan sarana pendukung dan kelengkapan data, serta memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan seluruh stakeholder agar seluruh sasaran penerima manfaat dapat terlayani maksimal. (Redaksi LU)

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *