Suasana penyerahan QRIS oleh BSG di North Sulawesi Investment Forum 2024.(Foto: ist.)
MANADO, LensaUtara.id–Komitmen Bank SulutGo untuk mendukung transformasi digital di Sulawesi Utara mendapatkan respon positif. Hal itu dibuktikan dalam North Sulawesi Investment Forum 2024.
Dalam acara itu Direktur Operasional Bank SulutGo, Louisa Parengkuan, secara resmi menyerahkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk retribusi Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) kepada Walikota Manado dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) kepada Sekda Kota Bitung pada acara North Sulawesi Investment Forum 2024 yang bertema “Kawanua Digitation”. Acara ini digelar di Hotel Sentra Manado, Jumat, 9 Agustus 2024.
QRIS untuk retribusi Rusunawa diserahkan kepada Walikota Manado, sedangkan QRIS untuk retribusi PBG diserahkan kepada Sekda Kota Bitung. Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya Bank SulutGo dalam mendukung digitalisasi layanan publik dan mempermudah proses administrasi untuk masyarakat dan pemerintah daerah.
Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, Kepala Bank Indonesia, Andry Prasmuko, serta perwakilan OJK dan Forkopimda Sulawesi Utara. Para hadirin menyambut baik inovasi ini yang dinilai akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan retribusi di kedua kota tersebut.
Louisa Parengkuan saat dihubungi, mengutarakan, “Kami berharap dengan adanya QRIS ini, proses administrasi akan semakin mudah dan transparan. Ini adalah bagian dari komitmen Bank SulutGo untuk mendukung transformasi digital di Sulawesi Utara.”
Gubernur Olly Dondokambey menambahkan, “Inovasi digital seperti ini sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan mempermudah layanan publik. Kami sangat mengapresiasi langkah Bank SulutGo dalam memajukan digitalisasi di daerah ini.”
North Sulawesi Investment Forum 2024 “Kawanua Digitation” menjadi platform penting untuk memperkenalkan berbagai inisiatif digital dan investasi di Sulawesi Utara, serta memperkuat kerjasama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat.
