Kasus Penyitaan SPBE Hajak Berujung di Mabes Polri

  • Whatsapp
Kasus Penyitaan SPBE Hajak

Lensautara.id, Jakarta – Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang terletak di Desa Hajak, Barito Utara, Kalteng, saat ini masih terpasang papan dalam sita jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, padahal dalam pemeriksaan Banding, Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah membatalkan dan mencabut sita jaminan atas SPBE tersebut melalui putusan nomor 19/PDT/2020/PT.PLK tanggal 5 Mei 2020.

Penyitaan SPBE Hajak tersebut berawal dari gugatan Tini Rusdihatie, seorang Notaris di Barito Selatan, menggugat para ahli waris dari almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sebesar Rp 5,3 milyar. Gugatan ini ternyata dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan menjatuhkan sita jaminan terhadap SPBE Hajak yang merupakan aset milik anak-anak dari almarhumah Sri Imbani.

Tak terima dengan hasil gugatan tersebut, para ahli waris mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan akhirnya gugatan Tini dinyatakan tidak diterima dan penyitaan SPBE Hajak dicabut.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya memberikan pertimbangan bahwa bukti-bukti dan kesaksian dalam gugatan Tini lemah, peristiwa utang piutang yang dibenarkan oleh Yuantariko dan Djarau Matu Atikala saat duduk menjadi saksi pada persidangan pun diragukan kebenarannya.

Pada tanggal 29 Juni 2020, Bareskrim Mabes Polri memanggil Tini, Yuantariko dan Djarau untuk diambil keterangannya sebagai terlapor sehubungan dengan tagihan utang kepada almarhumah Sri Imbani.

Panggilan polisi ini sesuai Laporan Polisi nomor LP/B/0297/VI/2020/BARESKRIM yang diajukan oleh ahli waris almarhumah Sri Imbani sehubungan dengan dugaan kwitansi palsu. Selain itu, ahli waris pun mempertanyakan penguasaan sertifikat SPBE Hajak yang saat ini dipegang oleh Tini.

Namun Tini, Yuantariko dan Djarau tidak memenuhi panggilan Mabes Polri tersebut.

Sementara itu, kuasa hukum ahli waris Sri Imbani, Aditya Sembadha dari kantor Gani Djemat & Partners Jakarta, belum mau berkomentar banyak.

“Kami tidak mau mendahului segala sesuatunya, sebaiknya kita menghormati proses pemeriksaan di Mabes Polri dan menunggu hasilnya,” kata Aditya dalam sambungan telepon, Senin (29/6/2020).

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa Pengadilan Negeri Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah melakukan peletakan sita jaminan terhadap dua bidang tanah di Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru yang di atasnya terdapat bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE).

“Sesuai dengan delegasi dari Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, kita melaksanakan peletakan sita jaminan terhadap dua bidang tanah di Desa Hajak,” kata Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Muara Teweh, A. Halim Z Pasaribu saat memasang sita jaminan di Desa Hajak dikutip dari Antaranews, Kamis (26/3).

Ia mengatakan, dua bidang tanah yang dilakukan peletakan sita jaminan tersebut dengan luas 17.220 M2 dengan sertifikat hak milik 1063 dan bidang tanah dengan luas 19.917 M2 dengan sertifikat hak milik 1064.

Berita acara terkait sita jaminan terhadap dua bidang tanah ini lanjut dia, sudah ditandatangani, dan meskipun tidak dihadiri termohon, namun berita acara ini akan dikirim ke Pangadilan Negeri Tamiang Layang untuk diberitahukan kepada termohon.

“Jadi ketidakhadiran termohon tidak menghalangi peletakan sita jaminan yang kita laksanakan pada hari ini,” tegas Halim Z Pasaribu.

Sementara pengacara penggugat, Susilayati mengatakan bahwa peletakan sita jaminan ini atas dikabulkannya gugatan dan permohonan sita jaminan kliennya Tini Rusdihatie sebagaimana dalam putusan PN Tamiang Layang beberapa waktu lalu terhadap tergugat atas nama Petriadi, Petrisia Margareth, dan Thalia Nevita Marcelin selaku tergugat I, II dan III.

Ia menjelaskan, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan Nomor 22/Pdt. G/2019/PN. Tml itu mengabulkan sebagian gugatan kliennya selaku penggugat.

Di dalam pokok perkara dinyatakan perjanjian pinjam meminjam uang antara penggugat yang memberi pinjaman kepada almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan bukti kwitansi pada 16 April 2018 sejumlah Rp3,6 miliar dan kwitansi tertanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah Rp1,7 miliar itu secara yuridis dapat dibuktikan dipersidangan.

Di dalam pokok perkara itu juga, kata dia, dijelaskan bahwa para tergugat I, II, dan III yang merupakan ahli waris wajib menanggung hutang-hutang almarhum Sri Imbani Y Mebas dengan total Rp5,3 miliar kepada penggugat secara tunai dan sekaligus.

Dua bidang tanah dengan luas 17.220 M2 dengan sertifikat hak milik 1063 dan 19.917 M2 dengan hak milik 1064 yang di atasnya berdiri satu bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) itu sebagai sita jaminan atas hutang tersebut.

“Sita jaminan terhadap dua bidang tanah itu, karena dua objek tersebut merupakan jaminan hutang almarhum kepada Tini Rusdihatie yang sertifikatnya diserahkan almarhum Sri Imbani Y. Mebas semasa hidupnya,” demikian kata Susilayati.

Sayangnya, di dalam putusannya nomor 19/PDT/2020/PT.PLK tanggal 5 Mei 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya memberikan pertimbangan bahwa bukti-bukti dan kesaksian dalam gugatan Tini lemah, peristiwa utang piutang yang dibenarkan oleh Yuantariko dan Djarau Matu Atikala saat duduk menjadi saksi pada persidangan pun diragukan kebenarannya dan akhirnya gugatan Tini dinyatakan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak diterima dan penyitaan SPBE Hajak dicabut.

Berdasarkan hal tersebut, Ahli waris almarhumah Sri Imbani Y Mebas melaporkan Tini Rusdihatie ke Bareskrim Mabes Polri dengan bukti Laporan Polisi nomor LP/B/0297/VI/2020/BARESKRIM terkait kwitansi palsu.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *