Siapa Pejabat yang Berbisnis Kartu Prakerja?

  • Whatsapp
Kartu Prakerja

Lensautara.id – Sekarang ini, yang namanya kartu prakerja lagi trend. Karena kehadirannya banyak menuai pro dan kontra. Kartu Prakerja yang tadinya dianggap program uang tunai perbulan atau untuk penyediaan sembako ketika banyak kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), atau pengangguran saat pandemi Covid-19, malahan kartu prakerja hanya sebuah program pelatihan online dari pemerintah.

Buruh yang baru kena PHK atau pengangguran disuruh ikut daftar dan ikut pelatihan online ini tanpa ada kejelasan kapan bisa dapat kerja setelah selesai pelatihan online tersebut. Padahal yang dibutuhkan masyarakat pada saat PSBB (Pembatasan Sosial berskala besar) adalah sembako, bukan pelatihan online.

Bacaan Lainnya

Akibatnya, kartu prakerja dibawah wewenang Airlangga Hartarto terus menerus mendapat protes. Bila di ibaratkan bagai sebuah kapal laut, yang terus diserang gelombang. Tapi tetap juga tidak mau menepi ke pantai, sekedar hanya untuk membuang Jangkar.

Kartu prakerja jalan terus “ngotot” mengarungi lautan tanpa takut dengan badai kritikan dari warganet atau masyarakat. Meski badai kritikan ataupun protes yang bertubi tubi ini, pemerintah tetap saja beranggapan sebagai haters atau kelompok masyarakat yang tidak suka saja.

Padahal, masyarakat bukan tidak suka kepada pemerintah atau Presiden Jokowi. Yang mereka tidak sukai hanya kepada program kartu prakerja pemerintah yang dianggap tidak relevan pada zaman Covid 19, karena tidak bisa dimakan atau bikin kenyang para buruh atau pekerja ketika mereka harus dirumahkan.

Selain itu, bisa ditafsirkan bahwa tidak dibatalkannya kartu pra kerja oleh menteri kordinator bidang Ekonomi Airlangga Hartarto disebabkan kartu prakerja ini bukan lagi sebuah program pemerintah. Tapi bisa juga dinilai sudah menjadi sebuah proyek bisnis dalam lingkaran pemerintahan.

Kemudian, yang perlu diketahui bahwa esensi sebuah program pemerintah adalah untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Ketika banyak masyarakat yang melakukan protes atau tidak setuju dengan sebuah program, sebaiknya pemerintah membatalkan program tersebut. Karena sebuah program, sumber anggarannya berasal dari uang pajak rakyat, bukan dari kantong pejabat.

Selain itu, yang bikin aneh bin janggal adalah bahwa program kartu prakerja yang melaksanakan kok Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, bukan Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Ida Fauziyah, yang lebih pas menangani para pekerja atau buruh. Dan hal ini kalau benar, maka bisa dinilai bahwa program kartu prakerja “dirampok” atau diambil alih dari Menteri PKB oleh Menteri Golkar.

Dan yang terakhir, alasan satu lagi bahwa kartu prakerja bukan sebuah program pemerintah tapi sudah menjadi sebuah proyek bisnis. Hal ini bisa dilihat dari terpilihnya perusahaan yang pemiliknya atau CEO (Chief Executive Officer) mempunyai jabatan dalam istana. Orang itu bernama Adamas Belva Delvara, yang mempunyai jabatan Staf Khusus Melenial Presiden.

Sebuah proyek bisnis, tidak perlu ada konflik kepentingan dalam jabatan apapun. Semua bisnis boleh dikasih kepada siapapun. Yang penting pihak kementerian kordinator bidang perekonomian menyukai Ruang Guru sebagai perusahaan starup. Tentu kesukaan atas Ruang Guru ini tanpa harus mengikuti tender untuk menyeleksi perusahaan yang mempunyai kualitas.

Oleh: Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *