Petrus Beruatwarin: Pelaksanaan Uji Kompetensi Administrator Kabupaten Maltra Batal Demi Hukum

  • Whatsapp

Lensautara.id Jakarta – Wakil Bupati Maluku Tenggara (Maltra) Petrus Beruatwarin menilai uji kompetensi pejabat administrator dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) melanggar Ketentuan Perundang -undangan yang berlaku alias cacat hukum.

“Pelaksanaan uji kompetensi administrator Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 batal demi hukum,” kata Petrus, Minggu (22/3/2020).

Wakil Bupati yang meniti karier dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malra ini menegaskan, berdasarkan surat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malra Nomor 893.2/103/BKPSDM/2020 tentang Uji Kompetensi Pejabat Administrator ternyata tidak sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Pertama, melanggar Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS. Selain itu, tidak sesuai amanat PP Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen PNS, bahkan tidak sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. Juga, tidak sesuai Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,” kata Petrus menjelaskan.

Perintah Undang-undang, masih kata Petrus yang menjabat Sekda Malra dua periode di masa kepemimpinan Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun dan Wabup Drs. Yunus Serang, M.Si,  seharusnya pelaksanaan uji kompetensi pejabat administrator dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP – PDN) Pusat dan LSP – PDN Provinsi.

Ironisnya, tim uji kompetensi pejabat administrator di Kabupaten Maluku Tenggara tidak memenuhi syarat karena tidak melibatkan Asesor dan Perwakilan LSP – PDN.

Bahkan dalam surat Sekda Kabupaten Malra tersebut menyatakan bahwa peserta yang tidak mengikuti seleksi dianggap mengundurkan diri dari jabatan.

“Ini sangat tidak tendensius dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017,” kecam Direktur Poltek pertama di bumi Larvul Ngabal.

Selanjutnya, pada pelaksanaan uji kompetensi terkesan tidak adil, karena ada pejabat eselon III yang sudah dilantik tetap dalam jabatan maupun berpindah tempat ke eselon yang sama tanpa uji kompetensi.

“Ada pejabat eselon III yang diharuskan mengikuti tes bahkan ada jabatan eselon IV yang dipromosi dari eselon IVa ke IIIa tanpa uji kompetensi. Kenapa semua pejabat eselon III dan IV yang memenuhi syarat diberikan ruang yang sama untuk mengikuti uji kompetensi administrator tersebut?,” tegas Petrus mempertanyakan.

Wabup menegaskan, sudah jelas bahwa uji kompetensi administrator yang dilaksanakan Pemkab Malra tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Berangkat dari kondisi obyektif tersebut, maka pelaksanaan uji kompetensi administrator Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 batal demi hukum,” tutupnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *