Ikuti Arahan Presiden, Sri Mulyani Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi 62,3 T

  • Whatsapp
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Menteri Keuangan menyatakan telah mencairkan THR sebesar Rp19 triliun atau 19 persen dari proyeksi kebutuhan dana (Rp20 triliun) yang digunakan untuk membayar THR bagi PNS, Prajurit TNI dan Polri sebesar Rp11,4 triliun dan penerima pensiun atau tunjangan sebesar Rp7,6 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

“Sesuai arahan Presiden dalam sidkab (sidang kabinet) peranan APBN betul-betul dukung kesiapan pemerintah untuk tangani COVID sangat penting,”

Lensautara.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan dana tambahan sebesar RP 62,3 triliun untuk penanganan virus corona (COVID-19) di Indonesia. Anggaran ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya diumumkan hanya mencapai Rp 27 triliun.
Sri Mulyani bilang dana tersebut berasal dari realokasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) khususnya belanja yang sifatnya tidak mendesak. Sebelumnya, angka realokasi khusus dari K/L nilainya sekitar Rp 5-Rp 10 triliun.

Bacaan Lainnya

“Sesuai arahan Presiden dalam sidkab (sidang kabinet) peranan APBN betul-betul dukung kesiapan pemerintah untuk tangani COVID sangat penting,” kata Sri Mulyani usai ratas mengenai kebijakan moneter dan fiskal menghadapi dampak ekonomi pandemi global covid-19 melalui video conference dikutip dari akun Sekretariat Negara, Jumat (20/3/2020).

Sri Mulyani menyebut beberapa anggaran belanja yang bisa direalokasi antara lain belanja barang, seperti perjalanan dinas yang dipangkas hingga 50%, honor, hingga output cadangan.

“Untuk melaksanakan berbagai macam permintaan yang sesuai dengan urgensi di kesehatan, kami sampai hari ini sudah identifikasi Rp 62,3 triliun dari belanja K/L yang akan bisa direalokasikan untuk bisa diprioritaskan seusai arahan Presiden,” ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas, seperti pengadaan alat kesehatan, penyediaan rumah sakit, hingga dunia usaha.

Dia pun meminta para K/L yang memiliki anggaran besar segera melakukan realokasi.

“Kami terus minta seperti PUPR dan kementerian yang anggaran belanja besar untuk spacing atau dalam hal ini memperpanjang pelaksanaan kegiatan,” ungkap dia.

Sebelumnya, Sri Mulyani sendiri sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 yang ditujukan agar setiap K/L bisa memindahkan pos pembiayaan. Mulai dari kegiatan yang kurang prioritas, dana yang masih diblokir, sisa tender, kegiatan yang dibatalkan.

Lalu dari belanja barang, khususnya belanja yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas, baik dalam negeri dan luar negeri, lalu pertemuan seperti rapat, seminar, workshop, serta penyelenggaraan event. Sedangkan dari belanja modal bisa berasal dari anggaran yang masih diblokir, dalam proses tender, dan sisa lelang.

Dari sini, dia mengestimasi ada potensi dana sekitar Rp 5-Rp 10 triliun yang bisa direalokasi untuk penanganan covid-19.

Sedangkan yang berasal TKD, Sri Mulyani juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah tahun 2020. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Revisi dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Dari aturan ini diestimasi ada dana sekitar Rp 17,7 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk menangani virus corona. Dengan rincian, dari DBH sebesar Rp 463,12 miliar, DAU Rp 4 triliun, dan DID sebesar Rp 4,12 triliun. Serta dari DAK Fisik Kesehatan sebesar Rp 4,9 triliun dan DAK NF-BOK sebesar Rp 3,55 triliun.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *